SOLOPOS.COM - Dukungan bagi Wakil Rektor II UNS Jamal Wiwoho masuk KPK, di CFD Solo, Minggu (31/5/2015). (Ivanovich Aldino/JIBI/Solopos)
Seleksi pimpinan KPK diharapkan dapat ditunda.
Harianjogja.com, JOGJA-Koalisi Antikorupsi Jogja mendesak Presiden Jokowi untuk menunda penyerahan nama calon pemimpin (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke DPR RI karena beberapa nama diragukan integritasnya.
Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM Zaenurrohman mengungkapkan delapan nama pilihan yang diumumkan panitia seleksi (pansel) menimbulkan kekecewaan masyarakat.
“Konfigurasi calon yang lolos dipandang memiliki kedekatan dengan penguasa,” ujarnya dalam jumpa pers bertajuk Selamat Datang Capim KPK Cita Rasa Penguasa di Pukat UGM, Rabu (2/9/2015).
Menurutnya, jika dibiarkan maka pemberantasan korupsi di Indonesia dipertaruhkan karena pemimpin merupakan orang yang dekat dengan presiden.
Ia juga meminta DPR untuk tidak memilih capim KPK yang diragukan integritas, kompetensi, dan independensinya.
Dijelaskannya, Koalisi Antikorupsi Jogja bukan tim sukses salah satu capim KPK melainkan ingin memastikan yang terpilih pilihan masyarakat, bukan penguasa.
Direktur Indonesia Court Monitoring (ICM) Wahyu Tri KH menyebutkan empat nama yang diindikasi dekat dengan penguasa, yakni, Brigjen Pol Basari Panjaitan, Saut Situmorang, Alexander Marwata, dan Surya Candra.
“Kami minta DPR tidak memilih nama-nama yang diajukan pansel yang terindikasi dekat dengan penguasa,” ucapnya.