SOLOPOS.COM - Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Menteri BUMN Rini Soemarmo (kanan) dalam kereta api bawah tanah (subway) Beijing, Tiongkok, Kamis (26/3/2015). (JIBI/Solopos/Antara/Rini Utami)
Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung belum jelas pemenangnya. Pemerintah masih membuka peluang bagi Jepang maupun Tiongkok.
Solopos.com, JAKARTA — Kendati sudah menyampaikan hasil rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), pemerintah justru membuka peluang kembali berdialog dengan perwakilan Jepang dan Tiongkok untuk mendalami desain proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan pemerintah akan kembali mengundang wakil pemerintah Jepang dan Tiongkok untuk menjelaskan sikap dan pertimbangan pemerintah Indonesia.
Pertemuan tersebut seolah-olah membuka kembali ruang dialog antara Indonesia dengan dua negara itu. Padahal, hasil rekomendasi dari Tim Menteri telah diserahkan kepada Presiden Jokowi dan hasilnya akan diumumkan langsung oleh Kepala Negara. Seperti diketahui, rivalitas yang sengit terjadi antara Jepang vs Tiongkok dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
“Kami akan mengundang wakil pemerintah Jepang maupun China [Tiongkok] untuk menjelaskan yang tadi itu, bahwa kita akan menjalankan begini. Jadi masih tetap terbuka untuk dua-duanya,” ujar Darmin di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (2/9/2015).
Pemanggilan tersebut rencananya akan dilaksanakan dalam waktu dekat, yakni minggu kedua September 2015. “Dalam waktu-waktu pekan depan ini, enggak lama-lama,” imbuh mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) ini.
Di sela-sela rencana pemanggilan perwakilan Jepang-Tiongkok, Darmin Nasution tidak menutup kemungkinan Presiden Jokowi akan mengumumkan keputusan pemerintah yang didasarkan pada hasil rekomendasi dari Tim Menteri. “Bisa diumumkan sewaktu-waktu. Tetapi proses desain sekarang ini. Memang bisa saja diundang lagi mereka,” katanya.
Darmin menambahkan pemanggilan tersebut dilakukan kembali untuk menanyakan sejumlah rincian yang belum masuk dalam proposal atau dokumen studi kelayakan (feasibility study) yang disusun Jepang maupun Tiongkok. Aspek tersebut antara lain terkait dengan aspek keamanan dan perawatan (maintenance).
Menurut Darmin, aspek yang luput dalam proposal belum tentu tidak mampu digarap oleh konsorsium yang dibentuk negara tersebut. Untuk itu, pemerintah berencana untuk kembali menagih penjelasan dari perwakilan Jepang dan Tiongkok.