SOLOPOS.COM - Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo. (Wahyu Darmawan/JIBI/Bisnis)
Perlambatan ekonomi Indonesia diyakini mampu diatasi dengan pembangunan infrastruktur.
Solopos.com, JAKARTA — Permasalahan utama dalam pembangunan, khususnya di tengah gejolak ekonomi saat ini, adalah soal pembiayaan. Di tengah-tengah perlambatan ekonomi, International Monetary Fund (IMF) bertemu dengan Bank Indonesia (BI).
Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus D.W. Martowardojo mengatakan pemerintah serius dalam membangun infrastruktur dan konektivitas antardaerah. Hal ini tentu membutuhkan pembiayaan besar yang sedang diupayakan melalui berbagai langkah.
“Hal itu dilakukan antara lain seperti pengurangan subsidi bahan bakar minyak [BBM] sehingga memberi ruang fiskal yang cukup, hingga kerja sama dalam skema private public partnership [PPP],” ujarnya dalam konferensi internasional yang diadakan oleh Bank Indonesia (BI) dan Dana Moneter Internasional (IMF) di Bank Indonesia, Rabu (2/9/2015).
Bagi kawasan Asia, pembangunan infrastruktur dianggap sebagai salah satu kunci peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Salah satu bentuk tantangan perekonomian yakni sulitnya mendapatkan pembiayaan guna mengatasi celah pembiayaan infrastruktur atau infrastructure gap.
Selain itu, peran pendalaman pasar keuangan atau financial deepening dan inklusi keuangan atau financial inclusion juga penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih luas dan inklusif.
“Konferensi hari ini diharapkan dapat memberi masukan, kontribusi, dan solusi, atas berbagai masalah tersebut,” kata Agus.
Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde mengapresiasi Indonesia atas upayanya menjaga stabilitas perekonomian dalam kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian. Dia mengingatkan bahwa kebijakan ekonomi harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara sehingga tidak bisa disamakan.
Namun secara garis besar, ada lima hal yang perlu tetap dijaga dalam kondisi saat ini, yaitu memperkuat baris pertahanan pemerintah melalui kebijakan fiskal mengendalikan pertumbuhan kredit agar tidak terlalu berlebihan. Selain itu, BI menjaga fluktuasi nilai tukar, menjaga kecukupan cadangan devisa, dan membangun pengawasan dan pengaturan sektor keuangan yang solid.
“Untuk itu, ini sangat pentingnya Pemerintah di setiap negara berpegang pada 4-I, yaitu inovasi, integrasi, infrastruktur, dan inklusifitas,” ucap Lagarde.