Ekonomi Indonesia ini terkait rencana pemerintah membuka keran ekspor mineral mentah.
Solopos.com, JAKARTA — Pembukaan keran ekspor bahan mineral mentah untuk perusahaan yang memiliki pabrik pengolahan atau smelter dengan progres pembangunan lebih dari 30% tengah dikaji pemerintah.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan pemerintah mengkaji dikeluarkannya kembali izin ekspor mineral mentah untuk memperbaiki perekonomian nasional.
“Seperti Freeport itu kan dimungkinkan untuk yang sudah smelternya jadi 30% atau lebih ya bisa peluang secara bertahap untuk mengekspor mineral mentah,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (2/9/2015).
Luhut menuturkan pemerintah akan membuat kriteria yang harus dipenuhi pengusaha agar dapat mengekspor mineral mentah.
Dengan begitu, pemerintah tetap dapat mengontrol ekspor mineral mentah yang dilakukan oleh pengusaha sektor pertambangan.
Kriteria tersebut bisa berupa kuota mineral mentah yang akan diekspor dan komitmen untuk mempercepat pembangunan smelternya.
Pasalnya, penghentian ekspor mineral mentah itu membuat proses pembangunan smelter berjalan lambat, karena perusahaan mengalami kesulitan keuangan.
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said, mengatakan tidak akan ada relaksasi ekspor mineral mentah. Pemerintah saat ini mencari insentif yang dapat diberikan untuk mempercepat hilirisasi.
“Tidak ada relaksasi ya. Sedang dikaji apa yang dapat diberikan kepada pengusaha yang sedang membangun smelter,” ujarnya.
Sebelumnya muncul wacana pemerintah akan membuka kembali keran ekspor mineral mentah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Keran ekspor tersebut rencananya akan dibuka selama satu tahun, agar perusahaan pertambangan dapat mempercepat pembangunan smelternya.