SOLOPOS.COM - Ilustrasi guru kelas SD. (JIBI/Solopos/Dok.)
Masalah pendidikan yang saat ini terjadi antara lain kurangnya guru sekolah dasar.
Kanalsemarang.com, SEMARANG-Pakar pendidikan yang juga Rektor Universitas PGRI Semarang Dr Muhdi mengatakan masalah kekurangan guru sekolah dasar (SD) di berbagai daerah harus segera diatasi.
“Sampai sekarang ini, saya melihat belum adanya keseriusan untuk mengatasi masalah kekurangan guru SD. Pemerintah harus menghitung secara fair kebutuhan guru SD,” katanya di Semarang, Senin (31/8/2015).
Menurut dia, pemerintah selama ini masih memasukkan guru wiyata bhakti atau guru tidak tetap (GTT) sebagai dasar penghitungan kebutuhan guru sehingga jumlah tenaga guru pasti mencukupi.
Menurut dia, pemerintah selama ini masih memasukkan guru wiyata bhakti atau guru tidak tetap (GTT) sebagai dasar penghitungan kebutuhan guru sehingga jumlah tenaga guru pasti mencukupi.
Ia mengatakan penghitungan kebutuhan guru semestinya hanya dari jumlah guru tetap di sekolah swasta atau guru pegawai negeri sipil (PNS) sehingga data yang dihasilkan benar-benar valid.
“Guru wiyata bhakti atau GTT jangan dihitung dong. Mereka diberikan kewajiban yang sama dengan guru tetap, sementara hak-haknya tidak diberikan secara sama. Kan jadi tidak adil,” katanya.
“Kalau Jateng, berdasarkan data kami kekurangan guru SD mencapai 100.000 guru. Asumsinya, setiap SD minimal terdiri atas satu kepala sekolah, enam guru kelas, dan dua guru mata pelajaran,” katanya.
Kekurangan guru SD sebanyak itu, kata dia, belum termasuk guru bimbingan konseling (BK) yang jika ditambahkan tentunya akan semakin besar dan selama ini belum juga ada perhatian serius dari pemerintah.
Muhdi menegaskan keberadaan guru wiyata bhakti atau GTT hanya sebatas membantu kelangsungan pembelajaran di sekolah meski tidak ada larangan untuk menempatkan mereka sebagai guru kelas.
“Idealnya, guru kelas yang bertanggung jawab mengampu setiap kelas di SD adalah guru tetap atau guru PNS. Namun, banyak sekolah menempatkan GTT karena memang mereka kekurangan tenaga pendidik,” katanya.
Muhdi mengharapkan upaya serius dari pemerintah untuk mengatasi kekurangan guru, antara lain melalui rekrutmen PNS guru dengan memprioritaskan guru wiyata bhakti atau GTT yang sudah lama mengabdi.
“Bahwa mereka [guru GTT] harus memenuhi persyaratan untuk diangkat jadi guru PNS, itu harus. Namun, mereka harus diprioritaskan. Kasihan banyak dari mereka yang sudah lama mengabdi,” katanya.