SOLOPOS.COM - Rizal Ramli (JIBI/Solopos/Dok)
Kabinet kerja Jokowi-JK yang baru dilantik, yakni Rizal Ramli, menyatakan akan memangkan perizinan dwelling time.
Solopos.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli, mengatakan perizinan dalam dwelliing time di pelabuhan saat ini terlalu rumit. Ia pun berkomitmen memangkas 124 perizinan dari 20 kementerian dan lembaga yang diperlukan untuk dwelling time saat ini.
Menurut Rizal, perizinan tersebut dapat dipangkas untuk mempercepat waktu dwelling time menjadi sekitar empat hari, sesuai keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Dulu ada paradigma di birokrat kita, kalau dapat dibuat sulit kenapa harus dipermudah, karena berharap mendapat suap. Saat ini akan kami ubah paradigma itu menjadi kalau memang sulit, akan kami permudah,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (1/9/2015).
Rizal mengatakan pemerintah akan memangkas perizinan tersebut hingga menyisakan sekitar 42 izin, atau sepertiga dari perizinan yang diperlukan sebelumnya. Dengan begitu, pelaku usaha dapat memangkas waktu dan biaya untuk proses dwelling time.
Menurutnya, banyaknya perizinan yang harus diselesaikan pengusaha untuk dwelling time itu disebabkan aturan yang tumpang tindih yang dibuat oleh pejabat lama dan baru.
“Banyaknya perizinan ada dua penyebabnya, karena menteri baru mengeluarkan kebijakan perizinan tanpa mencabut kebijakan perizinan yang lama, dan kebijakan perizinan yang sengaja dibuat untuk membuat proses itu sulit agar mendapat setoran banyak,” ujarnya.
Kepala Staf Presiden Luhut Binsar Panjaitan, sebelumnya mengatakan Presiden Jokowi terus memantau dan melakukan investigasi terhadap proses dwelling time. Hal tersebeut dilakukan untuk memastikan instruksinya dijalankan oleh seluruh jajarannya.
Menurutnya, persoalan dwelling time membuat Indonesia mengalami potential lost hingga Rp744 triliun.
Bahkan, lanjut Luhut, Presiden membentuk gugus tugas khusus untuk menyelesaikan persoalan dwelling time, untuk mereformasi manajemen di pelabuhan.