SOLOPOS.COM - ilustrasi (JIBI/dok)
Demo buruh kembali dilakukan untuk menyuarakan tuntutan kesejahteraan para pekerja.
Solopos.com, JAKARTA – Ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja menggelar aksi demonstrasi, Selasa (1/10/2015), di Istana Merdeka di Jakarta. Dalam perjalanan, rombongan buruh disambut pihak kepolisian.
Massa buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) pimpinan Said Iqbal, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) pimpinan Mudhofir serta lainnya disambut polisi di depan Gedung RRI, Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta.
Pihak kepolisian yang menyambut massa tersebut antara lain Kapolres Jakarta Pusat Kombespol Hendro Pandowo, Direktur Sabhara Polda Metro Jaya Subarkah dan Wakapolres Jakarta Pusat Roma Hutajulu yang juga ikut melakukan long march menuju Istana Merdeka.
“Selamat datang kawan-kawan selamat menyuarakan aksinya, semoga berhasil perjuangannya dan bermanfaat bagi keluarga di rumah. Hidup buruh,” ujar Kapolres Jakpus Hendro Pandowo melalui pengeras suara.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, massa menyampaikan beberapa tuntutan, antara lain menuntut pemerintah untuk menurunkan harga sembako dan BBM serta menolak PHK akibat melemahnya rupiah.
Mereka minta pemerintah menolak pekerja asing dan mewajibkan pekerja asing berbahasa Indonesia, memperbaiki layanan BPJS kesehatan, menaikkan upah minimum tahun 2016 minimal 22% dan memenuhi kebutuhan hidup layak 84 item.
Selanjutnya, buruh menuntut pemerintah untuk segera mengangkat pekerja kontrak atau i menjadi pekerja tetap dan guru honorer menjadi PNS.
Selain itu, pengunjuk rasa meminta pemerintah agar merevisi PP jaminan pensiun agar manfaat pensiun sama dengan PNS (bukan Rp300.000 setiap bulan setelah 15 tahun), serta menuntut pemerintah untuk memidanakan pimpinan perusahaan yang melanggar Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau K3 sehingga menyebabkan buruh meninggal.
Mereka juga menuntut Presiden Joko Widodo untuk dengan segera mencopot Menteri Tenaga Kerja Dhakiri yang dianggap tidak melakukan apa-apa dan yang terakhir, massa menuntut pemerintah segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga.
Aksi tersebut berlangsung di 20 provinsi di Tanah Air, sedangkan di Jabodetabek, massa dipusatkan di Istana Presiden, Jakarta.