SOLOPOS.COM - Ilustrasi PNS (JIBI/Solopos/Antara)
PNS Bantul akan menerapkan lima hari kerja. Anggaran makan siang membutuhkan Rp52 miliar
Harianjogja.com, BANTUL- Pemkab dan DPRD Bantul berencana menganggarkan uang makan untuk 11.000 lebih Pegawai Negeri Sipil (PNS) di wilayah ini setiap hari. Hal ini menyusul bakal ditetapkannya program lima hari kerja bagi PNS di Bantul secara resmi.
Selama ini, program lima hari kerja yang telah berjalan di Bantul hanya percobaan. Lantaran dianggap berjalan lancar, Pemkab akan menetapkan program lima hari kerja secara definitif. Imbas dari kebijakan itu, Pemkab dan DPRD Bantul berencana menganggarkan uang makan untuk belasan ribu PNS tersebut mulai 2016.
“Karena mereka bekerja dari pagi sampai setengah empat sore, masak enggak disediakan uang makan,” terang Amir Syarifudin, Ketua Komisi A DPRD Bantul yang membidangi kepagawaian daerah, Sabtu (29/8/2015).
“Karena mereka bekerja dari pagi sampai setengah empat sore, masak enggak disediakan uang makan,” terang Amir Syarifudin, Ketua Komisi A DPRD Bantul yang membidangi kepagawaian daerah, Sabtu (29/8/2015).
Penganggaran uang makan atau lauk pauk untuk PNS itu menurut Amir semata karena bakal ditetapkannya kebijakan lima hari kerja.
Pemkab maupun dewan selama ini belum pernah melakukan studi banding di pemerintah daerah lainnya apakah juga menganggarkan uang makan untuk PNS yang menjalani lima hari kerja.
Bila total PNS di Bantul saat ini sebanyak 11.000 lebih, maka dalam sehari butuh anggaran senilai Rp220 juta. Artinya total anggaran selama setahun mencapai Rp52,8 miliar bila dikalikan dengan 20 hari kerja selama sebulan serta dikalikan 12 bulan selama setahun.
Menurut Amir, keuangan daerah mampu membiayai tunjangan makan tersebut. Pemkab kata dia juga akan menyeleksi pemberian tunjangan. Bagi instansi seperti Satuan Polisi Pamong Praja yang sebagian pegawainya telah mendapat tunjangan makan selama ini tidak akan dianggarkan lagi.
Kepala BKD Bantul Supriyanto menolak diwawancarai media ihwal program lima hari kerja dan rencana Pemkab menguras anggaran daerah untuk uang makan para PNS tersebut. Ia berlari menghindari kejaran awak media.
Supriyanto belakangan menjadi tertutup kepada media, setelah tersangkut kasus netralitas PNS. Ia diduga Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Bantul tidak netral karena hadir di markas partai politik bersama calon bupati petahanan Sri Suryawidati beberapa waktu lalu.
Kebijakan uang makan itu dikritik aktivis anti korupsi. Sekretaris Masyarakat Transparansi Bantul (MTB), Rino Caroko menyatakan, belum ada tolak ukur atau kajian antara peningkatan kinerja PNS dengan kenaikan gaji mereka selama ini. Apalagi kini Pemkab bakal memberi uang makan. “Lihat saja di kantor-kantor, PNS kebanyakan cuma duduk-duduk menganggur sambil mengobrol,” kritik Rino.
Daripada mengalokasikan dana puluhan miliar untuk PNS, lebih baik menurutnya digunakan untuk belanja masyarakat. Sebab ribuan warga Bantul saat ini masih hidup dalam kemiskinan.