SOLOPOS.COM - Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin (tengah) didampingi Bupati Karanganyar, Juliyatmono (kiri) dan Ketua PDM Muhammadiyah Karanganyar, Muh. Samsuri (kanan), Kamis (27/8/2015) malam. (Kurniawan/JIBI/Solopos)
Pelemahan rupiah membuat khawatir Din Syamsudin dengan adanya PHK massal.
Solopos.com, KARANGANYAR — Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin menangkap sinyalemen potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan di sejumlah daerah menyusul semakin jatuhnya mata uang rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS).
Pemerintah diminta mengambil langkah taktis untuk memulihkan nilai tukar rupiah, dan menstabilkan perekonomian. Pernyataan tersebut disampaikan Din saat ditemui wartawan di sela kegiatan Mangayubagyo Jamaah Haji Karanganyar, Kamis (27/8/2015) malam.
“Saya mendapat informasi di beberapa tempat gejala PHK sudah menganga. Bila itu [PHK] terjadi tidak mudah untuk diatasi. Kalau ada PHK dampaknya semakin luas. Sebab keluarga karyawan yang di-PHK harus dihidupi,” kata dia di RS PKU Karanganyar.
“Saya mendapat informasi di beberapa tempat gejala PHK sudah menganga. Bila itu [PHK] terjadi tidak mudah untuk diatasi. Kalau ada PHK dampaknya semakin luas. Sebab keluarga karyawan yang di-PHK harus dihidupi,” kata dia di RS PKU Karanganyar.
Din berharap pemerintah mempunyai kepekaan terhadap krisis (sense of crysis) nasional. Kendati diakui Din, pemerintah menganggap situasi yang berkembang saat ini belum terbilang krisis. Yang jelas, menurut dia, perlu langkah nyata penyikapan situasi.
Kepekaan terhadap krisis menurut Din harus dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia. Sebab, dia menjelaskan, persoalan ekonomi saat ini bisa berdampak luas, termasuk ke bidang politik. “Rakyat harus mendukung pemerintah mengatasi krisis,” ujar dia.
“Menurut para ekonom fondasi perekonomian kita tidak cukup kuat. Yang ditakuti saat ini adalah rush, nasabah menarik dananya. Sekali lagi, penanganan serius situasi ini sangat penting. Walau pemerintah masih cukup percaya diri sampai saat ini,” sambung dia.
Din mengaku berbincang dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang dinamika nasional saat Munas MUI di Surabaya. Dalam kesempatan tersebut Presiden menyampaikan kepercayaan diri pemerintah dalam menghadapi situasi nasional.
“Presiden menyampaikan pemerintah saat ini masih punya cadangan devisa, punya dana, termasuk pemerintah daerah. Yang jadi masalah saat ini menurut Presiden adalah daya serap [anggaran] yang rendah, lemah. Mudah-mudahan segera rampung,” urai dia.
Terpisah, Wabup Karanganyar, Rohadi Widodo menilai memburuknya perekonomian nasional tidak berdampak langsung terhadap perekonomian di Bumi Intanpari. Masyarakat memilih menahan diri dari perilaku konsumtif terhadap beberapa komoditas.
Bahkan angka inflasi Karanganyar cenderung turun dibandingkan bulan sebelumnya. “Angka inflasi terbaru, data dari BPS, hanya tiga persen, relatif turun. Selain itu juga belum ada laporan ancaman PHK karyawan di perusahaan,” tutur dia.