SOLOPOS.COM - Harbour mobile crane (HMC) milik Pelindo II disegel penyidik Bareskrim Polri, Jumat (28/8/2015) siang. (Ahmad Mabrori/JIBI/Bisnis)
Kantor RJ Lino digerebek polisi pekan lalu. Kini Polri menyatakan pengadaan 10 unit crane oleh Pelindo II tak sesuai kebutuhan.
Solopos.com, JAKARTA – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menyatakan pengadaan 10 unit mobile crane oleh Pelindo II tidak sesuai kebutuhan pelabuhan.
Menurut Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Brigjen Pol. Victor Edison Simanjuntak seharusnya pihak pelabuhanlah yang mengajukan pengadaan crane itu bukan Pelindo II. Sementara dalam temuan penyidik, pelabuhan tidak mengajukan crane itu.
“Seharusnya kan dari pelabuhan-pelabuhan itu yang harus mengajukan kebutuhannya yaitu pelabuhan di Bengkulu, Jambi, Palembang, Teluk Bayur, Cirebon, Banten, Panjang, dan Pontianak,” kata Victor di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (31/8/2015).
Selain itu, ujarnya, proyek pengadaan tersebut juga bukan ditandatangani oleh general manager masing-masing pelabuhan, namun hanya ditandatangani manajer teknik.
“Kemudian spek yang ada sekarang ini yang dibeli tahun 2013, itu kalau dibeli sekarang dengan harga dollar masih terlalu jauh mahal. Padahal belinya sekarang ini, berarti perkiraan itu gak betul,” kata dia.
Namun Victor tidak merinci berapa harga crane yang dianggap terlalu mahal itu. Dia juga tak menyebut perbandingan harga crane yang dibeli dengan kurs saat ini.
Seperti diwartakan, pada 2012, Pelindo II membeli 10 unit mobile crane dengan nilai Rp45 miliar untuk keperluan operasional di delapan pelabuhan cabang Pelindo. Selanjutnya, pembelian melibatkan pihak kedua yaitu Guangshi Narasi Century Equipment Co.
Adapun proses pembelian ini menggunakan anggaran Pelindo II tahun 2012. Penyidik menemukan 10 mobil unit crane belum bisa dioperasikan alias mangkrak.