SOLOPOS.COM - Presiden Joko Widodo saat berada di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat (JIBI/Solopos/Antara/Andika Wahyu)
Perlambatan ekonomi menjadi fokus Presiden sepekan terakhir. Sejumlah stimulus dan relaksasi disiapkan demi menahan gejolak ekonomi.
Solopos.com, JAKARTA — Dalam empat hari terakhir Presiden Joko Widodo (Jokowi) dibanjiri tamu baik pejabat negara hingga kalangan pengusaha. Topik yang dibicarakan tidak lepas dari terpuruknya kondisi ekonomi dalam negeri.
Awal pekan ini, lembaga negara mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Kejaksaan Agung dipanggil untuk mengikuti rapat di Istana Kepresidenan Bogor membahas tentang kebijakan aparat pemerintah tidak mudah dipidanakan.
Presiden Jokowi menginginkan aparat penegak hukum bisa memberi kelonggaran aparat pemerintah menggunakan anggaran pembangunan tanpa diganggu ketakutan urusan pidana. Jaksa Agung bersedia melakukan pendampingan kepada pejabat agar jangan sampai terjadi kesalahan administrasi.
Presiden Jokowi menginginkan aparat penegak hukum bisa memberi kelonggaran aparat pemerintah menggunakan anggaran pembangunan tanpa diganggu ketakutan urusan pidana. Jaksa Agung bersedia melakukan pendampingan kepada pejabat agar jangan sampai terjadi kesalahan administrasi.
Pertemuan itu kemudian disambung bersama para gubernur, kapolda, dan kajakti dari seluruh Indonesia. Presiden Jokowi dalam kesempatan itu menginstruksikan agar program pembangunan daerah segera dilaksanakan tanpa khawatir dikriminalisasi oleh aparat penegak hukum.
Semua gubernur akan menindaklanjuti instruksi Presiden. Diakui, selama ini para pejabat takut menggunakan dananya hanya untuk menghindari urusan dengan aparat hukum akibat kesalahan administrasi. Kejaksaan Agung (Kejakgung) memberi kelonggaran jika terjadi salah administrasi dan diberi waktu 60 hari untuk memperbaiki sebelum masuk penyelidikan.
Presiden Jokowi menginginkan dana daerah segera digunakan agar mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang selama dua kuartal di bawah ekspektasi di atas 5%. Pertumbuhan kuartal I tahun ini hanya 4,71% dan kuartal II justru memburuk 4,67% sehingga pemerintah hanya bisa mengandalkan sisa tahun anggaran.
Selain pemerintah, upaya mendongkrak roda perekonomian juga berasal dari kalangan swasta. Puluhan pengusaha papan atas serta pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari berbagai sektor dikumpulkan untuk mendengar penjelasan langsung dari Presiden Jokowi tentang fundamental ekonomi.
Pelaku usaha yang hadir mengaku mendapat gambaran program pemerintah ke depan bakal positif. Langkah pemerintah dinilai tepat dan tahu apa yang harus dilakukan. Kalangan swasta akan membantu usaha keras pemerintah memperbaiki kondisi ekonomi.
“Pemerintah juga sadar, sangat mengetahui, dalam arti kita semua sama-sama menyelesaikannya. Semuanya, pemerintah berjuang dan berusaha terus menerus,” ujar Ketua Umum Asosiasi Emiten Indonesia Fransiscus Welirang di Istana Bogor, Senin (24/8/2015).
Diibaratkan Indonesia sebuah pesawat yang punya bahan bakar penuh serta pilot dengan kondisi baik namun belum terbang karena cuaca buruk. Faktor ekonomi global menjadi alasan rupiah melemah terhadap US$ dan indeks harga saham gabungan terperosok.
Pelan-pelan sejumlah kebijakan yang diambil dirasakan oleh pasar. Seperti buyback saham beberapa perusahaan BUMN perlahan membuahkan hasil. Rupiah sedikit menguat terhadap mata uang negeri paman sam walaupun masih terjadi volatilitas.
Sampai Kamis (26/8/2015), tamu yang datang menemui Presiden terus mengalir. Di Istana Kepresidenan Jakarta, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) menemui Jokowi untuk menyampaikan ucapan terima kasih telah menghadiri Muktamar ke-33 PBNU di Jombang Jawa Timur.
Presiden minta kepada PBNU untuk berperan mengatasi gejolak ekonomi yang menghawatirkan belakangan ini. Kaum Nahdliyin atau umat NU diminta tidak panik karena pemerintah berjanji menjaga kestabilan ekonomi dalam waktu satu sampai dua bulan ke depan.
Sejumlah pengusaha kelas UMKM pun juga dipanggil untuk datang ke Istana. Namun agenda ini bersifat intern sehingga tidak dicantumkan dalam agenda resmi Presiden. Intinya sama, bicara mengenai jurus meredam gejolak ekonomi dengan tetap mengucurkan investasi.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan langkah Presiden memanggil pengusaha bersifat konsolidasi menghadapi tekanan ekonomi global yang tidak ramah. “Mau tidak mau bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab bersama, tapi kita juga beruntung bahwa BI bekerja keras untuk menghadapi permasalahan ini,” ujarnya Kamis.
Menurut Pratikno, keterpurukan ekonomi menjadi persoalan kalangan masyarakat kelas bawah hingga atas. Bahkan tantangan ekonomi global dihadapi semua pihak mulai dari birokrat, pejabat, politisi, dan pengusaha.
“Jadi itulah yang sedang berusaha dilakukan oleh presiden. Mari kita pecahkan bersama permaslaahan ini. Kita ini naik di perahu yang sama. perahunya harus sama-sama kita jaga,” ujar mantan Rektor UGM tersebut.