Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Menteri BUMN Rini Soemarmo (kanan) dalam kereta api bawah tanah (subway) Beijing, Tiongkok, Kamis (26/3/2015). (JIBI/Solopos/Antara/Rini Utami) Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Menteri BUMN Rini Soemarmo (kanan) dalam kereta api bawah tanah (subway) Beijing, Tiongkok, Kamis (26/3/2015). (JIBI/Solopos/Antara/Rini Utami)
Rabu, 26 Agustus 2015 15:30 WIB Hadijah Alaydrus/JIBI/Bisnis Ekonomi Share :

PROYEK KERETA CEPAT
Jepang Vs Tiongkok, Rizal Ramli Tantang Beking Proyek

Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menjadi ajang persaingan Jepang vs Tiongkok.

Solopos.com, JAKARTA — Pemerintah Jepang mulai aktif melakukan pendekatan untuk mengikuti tender kereta cepat Jakarta-Bandung sepanjang 200 km dengan memaparkan niatnya kepada Menko Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli. Rizal menegaskan tak akan peduli siapapun bekingnya.

Rizal Ramli menjelaskan kedatangan delegasi Jepang yang dipimpin oleh penasihat khusus PM Jepang Shinzo Abe serta tim Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Japan Bank for International Cooperation (JBIC) dalam rangka membahas peningkatan kerja sama kedua negara. Pertemuan itu sekaligus mengenai masalah proyek high speed train alias kereta cepat.

“Memang kita membahas tentang prospek kereta cepat Jakarta-Bandung, 200 km bisa dicapai dalam 36 menit,” ujarnya, Rabu (26/8/2015).

Rizal Rami melihat kompetisi dalam proyek ini cukup ketat, karena di sisi lain China Tiongkok juga berminat mendapatkan proyek ini. “Kalau Indonesia sih senang ada kompetisi. Kita bagaikan gadis cantik yang diperebutkan dua pemuda,” lanjutnya seraya bergurau.

Namun, Rizal Ramli menegaskan pihaknya ingin proses kompetisi yang adil, transaparan, dan terbuka agar Indonesia bisa mendapatkan manfaat maksimum. Selain itu, dia menekankan empat aspek yang paling penting dalam tender proyek KA cepat Jakarta-Bandung.

Pertama, sisi teknologi dan keamanan dari fasilitas moda transportasi ini. “Berbahaya kalo KA cepat tidak aman. Pertimbangan keamanan dan kenyamanan penting,” imbuh mantan Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini.

Kedua, dari sisi pembiayaan, Rizal mengatakan pemerintah berharap bunga dari proyek ini murah tanpa ada persyaratan macam-macam, termasuk jaminan apapun. Ketiga, Indonesia menginginkan kandungan lokal tinggi dari KA cepat yang akan dibangun supaya ada nilai tambah industri dalam negeri tinggi.

“Kita ingin melihat negara mana yang menawarkan lokal konten setinggi mungkin,” ungkapnya. Keempat, Indonesia akan menilai cara kerjasama operasinya agar ada transfer teknologi bagi Indonesia. “Kita ingin secepat mungkin operasinya dikendalikan oleh orang Indonesia. Supaya ada transfer teknologi,” kata Rizal.

Selain menerima kehadiran delegasi Jepang, Rizal berencana bertemu langsung dengan Duta Besar China Tiongkok pekan depan, Senin (31/8/2015). Bagi kedua negara, dia menegaskan pemerintah akan mencoba seadil mungkin dalam proses tender.

“Dan mohon maaf, saya enggak peduli siapapun bekingnya. Karena kita ingin yang terbaik buat rakyat Indonesia, bukan menguntungkan para beking. Ini jelas kalau kompetisi fair, siapapun yang menang atau kalah akan harus menerima,” tutupnya.

Penasihat PM Jepang, Dr Hiroto Izumi, membenarkan kedatangan delegasinya tidak hanya menawarkan peningkatan kerja sama, tetapi juga membicaraan prospek KA cepat Bandung-Jakarta.

“Tentang KA cepat, saya katakan Jepang ingin kerjasama untuk rakyat indonesia dan KA cepat itu [akan] dioperasikan Indonesia. jadi saya mau kerjasama itu,” ungkapnya setelah bertemu dengan Menko Maritim dan Sumber Daya di gedung BPPT, Jakarta, Rabu (26/08).

Berkaitan dengan transparansi tender, Hiroto mengatakan pihaknya menyambut baik empat prinsip seperti yang disampaikan Rizal Ramli. Selain KA cepat, Hiroto dan timnya juga memaparkan sejumlah kerjasama maritim yang akan dijajaki oleh kedua negara

“Untuk meningkatkan kerjasama ini saya sepakat dengan Bapak Menko utk mempertimbangkan lebih lanjut kerjasama di bidang maritim,” ujarnya.

Dalam hal ini, Jepang menawarkan sejumlah program kerjasama a.l. pemeliharaan pembangunan kapal laut terutama di wilayah Indonesia bagian timur dan Papua, kerjasama di dalam keamanan maritim, misalnya di laut Selat Malaka dan kerjasama di dalam kelautan dan maritim lainnya.

Mengenai KA cepat Jakarta-Bandung, Presiden Joko Widodo berencana menerbitan payung hukum berupa perpres untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Berdasarkan berita yang dilansir Rail Journal, Kedua negara yang bersaing ini telah melakukan feasibility study. Dalam studi mereka, kebutuhan dana keduanya sekitar US$3,73 miliar.

Diketahui, keduanya pernah menawarkan pinjaman dengan tenor 40 tahun ditambah grace period selma 10 tahun. Namun, tawaran bunga dari Jepang konon lebih rendah dari China Tiongkok, yaitu sekitar 0,1%.

Dalam kajian keduanya, Tiongkok merencanakan stasiun awal dari Halim tanpa stasiun pemberhentian di antara keduanya, sementara Jepang ingin membangun stasiun awal dari Manggarai dengan pemberhentian satu stasiun di antara kedua kota besar ini.

lowongan pekerjaan
PT. TUMBAKMAS NIAGASAKTI, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Generasi Milenial dan Politik

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Selasa (14/11/2017). Esai ini karya Lukmono Suryo Nagoro, editor buku yang tinggal di Kota Solo. Alamat e-mail penulis adalah lukmono.sn@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Baru-baru ini lembaga think tank yang bermarkas di Tanah Abang, Jakarta, Centre for…