SOLOPOS.COM - Ilustrasi (JIBI/Harian Jogja/Antara)
Pilkada Boyolali, Panwaslu Boyolali mencatat ada tiga persoalan terkait alat peraga kampanye (APK).
Solopos.com, BOYOLALI--Panwaslu Boyolali mencatat tiga persoalan krusial terkait alat peraga kampanye (APK). Tiga persoalan krusial itu ialah mobil branding, posko pemenangan, serta tenda warung bergambar pasangan calon.
Ketua Panwaslu Boyolali Narko Nugroho mengatakan tiga hal tersebut akan menjadi persoalan krusial ketika harus menyesuaikan dengan Peraturan KPU (PKPU). Ia mencontohkan tentang pendirian posko pemenangan pasangan calon. Dalam PKPU, kata dia, pendirian posko diperbolehkan hingga di tingkat desa, namun dilarang memasang APK selain yang telah disediakan oleh KPU sebanyak satu buah.
“Nah, aturan ini membatasi, namun akan menjadi sulit dijalankan dalam praktiknya,” paparnya ketika ditemui Solopos.com di ruang kerjanya, Senin (24/8/2015).
Terkait itulah, Narko meminta masing-masing tim pasangan calon untuk tak jor-joran dalam memasang APK, baik itu stiker, spanduk, umbul-umbul, bendera atau media yang lainnya. Ia berharap, posko pemenangan di masing-masing desa cukup dipasangi satu APK yang telah disediakan oleh KPU.
Persoalan kedua ialah soal mobil branding. Menurut Narko, PKPU tak mengatur tentang mobil yang dipasangi stiker atau di-block bergambar pasangan calon. Padahal, fenomena mobil branding saat ini sangat marak dengan dalih bahwa mobil branding dilakukan di mobil milik pribadi.
“Mobil memang milik pribadi, namun kontennya kan bersifat publik dan berada di ruang publik. Jadi, etikanya enggak boleh,” paparnya.
Hal terakhir ialah soal warung tenda yang bergambar pasangan calon. Sama dengan mobil branding, keberadaan warung tenda ini juga menjadi problem yang tak diatur dalam PKPU. Alasannya juga sama, yakni warung adalah milik pribadi.
“Harapan kami, pilkada ini bisa menjadi arena bertanding yang jujur dan bersih,” paparnya.