SOLOPOS.COM - Presiden Joko Widodo alias Jokowi dengan seragam Kostrad (JIBI/Solopos/Antara/Nova Wahyudi)
Kebijakan pemerintah, Presiden Jokowi meminta pemerintah daerah patuh terhadap seluruh kebijakan.
Solopos.com, JAKARTA–Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah daerah patuh terhadap seluruh kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah pusat untuk mengantisipasi gejolak perekonomian global.
Presiden Jokowi mengatakan faktor eksternal menjadi penyebab utama pelambatan ekonomi Indonesia dan beberapa negara lainnya. Krisis ekonomi Yunani, penaikan suku bunga Amerika Serikat, depresiasi nilai mata uang Yuan, dan memanasnya hubungan Korea Utara dengan Korea Selatan, menjadi hal yang harus diantisipasi.
“Untuk mengantisipasi itu, semua harus mempunyai pemikiran yang sama dan kepatuhan terhadap garis yang telah disampaikan. Jangan sampai kami sudah memberikan garis, tetapi masih ada yang di luar garis itu,” katanya di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (24/8/2015).
Presiden Jokowi menuturkan semua pihak harus sepakat terhadap upaya untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur sebagai tujuan utama berbangsa. Untuk itu, diperlukan perekonomian yang baik, agar pemerintah dapat merealisasikan tujuan tersebut.
Menurutnya, perekonomian yang baik harus ditopang oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), badan usaha milik negara (BUMN), dan investasi swasta.
Presiden juga menyampaikan salah satu tantangan yang dihadapi saat ini adalah rendahnya serapan APBN, APBD, dan belanja BUMN. Hingga kini, serapan belanja modal dari APBN baru mencapai 20% dari yang telah dianggarkan.