SOLOPOS.COM - Warga Bareng antre air antaran BPBD, Sabtu (27/6/2015). (JIBI/Solopos/Antara/Syaiful Arif)
Kekeringan Klaten, Pemdes Keputran Kemalang membutuhkan bantuan air bersih.
Solopos.com, KLATEN–Pemerintah Desa (Pemdes) Keputran, Kemalang, Klaten menunggu uluran tangan pihak ketiga atau swasta terkait upaya memenuhi pasokan air bersih di daerahnya. Dropping air bersih yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten dalam beberapa pekan terakhir ini dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan air bersih secara ideal bagi warga Keputran.
Sekretaris Desa (Sekdes) Keputran, Haryono, mengatakan terdapat dua dukuh yang tergolong daerah miskin air, yakni di Karangkembang dan Karangsoko. Di dua dukuh itu, terdapat 200 jiwa yang membutuhkan bantuan air bersih.
“Selama ini, sudah ada bantuan beberapa tangki dari Pemkab Klaten [Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)]. Hanya, bantuan itu belum cukup. Kami menunggu uluran tangan dari pihak ketiga. Kami hanya menunggu bantuan, soalnya daerah kami memang miskin air [tidak ada sumber air],” katanya saat ditemui Solopos.com di Klaten, Sabtu (22/8/2015).
Haryono mengatakan tidak adanya pasokan air yang berlimpah di musim kemarau ini telah mempengaruhi perekonomian warga setempat. Beberapa warganya terpaksa menjual hewan ternak hanya untuk memenuhi kebutuhan air.
“Ada beberapa warga yang sudah menjual hewan ternak [sapi] untuk memenuhi kebutuhan air. Sapi yang dijual masih kecil [pedet]. Harganya sekitar Rp7 juta per ekor. Hasil penjualan itu digunakan untuk membeli air senilai Rp60.000 per tangki. Idealnya, dalam satu keluarga [minimal berjumlah empat anggota keluarga] menghabiskan air satu tangki [ukuran 5.000 liter] selama dua bulan. Kalau terlalu boros, bisa mencapai satu bulan,” katanya.
Sebelumnya, Plt. Kepala BPBD Klaten, Bambang Sujarwo, mengatakan total desa yang rawan kekeringan di musim kemarau mencapai 22 desa. Puluhan desa itu tersebar di Kecamatan Kemalang, Jatinom, Tulung, Bayat, Prambanan, Cawas, dan Karangdowo.
“Prinsipnya, BPBD sudah antisipasi mengatasi kekeringan di musim kemarau ini. Kami mengantisipasi hingga Desember 2015, bahkan Januari 2016. Hal itu termasuk upaya menambah anggaran bencana senilai Rp300 juta [bersumber APBD]. Untuk saat ini, kami fokus membantu beberapa daerah yang benar-benar tidak ada sumber airnya,” katanya.