SOLOPOS.COM - Ketua Umum PP Muhammadiyah terpilih Haedar Nashir (kiri) didampingi Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti memberi keterangan kepada wartawan seusai pemilihan Ketua Umum PP Muhammadiyah pada Muktamar ke-47 Muhammadiyah di Kampus Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (6/8/2015). Haedar Nashir dan Abdul Mu'ti terpilih sebagai Ketua umum dan Sekretaris PP Muhammadiyah priode 2015-2020. (JIBI/Solopos/Antara/Yusran Uccang)
Kabinet Jokowi-JK kembali dikritik. Sekjen PP Muhammadiyah berujar bahwa kinerja pemerintah Jokowi belum terlihat.
Solopos.com, KARANGANYAR — Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, mengkritik kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai masih jauh dari harapan masyarakat.
Abdul Mu’ti merasa kinerja pemerintahan Jokowi belum terlihat, tapi dikesankan telah bekerja keras. Pendapat tersebut disampaikan Mu’ti saat ditemui wartawan seusai rakor triwulan Muhammadiyah Karanganyar di Gedung Dakwah Muhammadiyah Kecamatan Tawangmangu, Minggu (23/8/2015).
“Pemerintah harus bekerja lebih keras dan cerdas. Saya khawatir aspek pencitraan di era Jokowi. Yang terjadi adalah tampil atau bekerja biasa saja, tapi seolah telah bekerja luar biasa. Termasuk permasalahan bidang ekonomi selama ini selalu dikesankan sebagai dampak dari perekonomian global,” tutur dia.
Abdul Mu’ti juga mengkritik terjadinya friksi atau perbedaan pendapat antara Menko Kemaritiman Rizal Ramli dengan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK). Hal itu menurut dia menunjukkan belum kompaknya jajaran menteri. Yang parah lagi, katanya, sinyalemen loyalitas para menteri lebih besar kepada parpol daripada ke Presiden.
“Jajaran menteri kabinet harus kompak. Yang terkesan selama ini kan jalan sendiri-sendiri. Selain loyalitas para menteri masih lebih besar kepada parpol daripada kepada kepala negara dan bangsa. Slogan kabinet kerja harus dibuktikan dengan kerja keras dan cerdas. Jangan hanya sebatas slogan,” imbuh dia.
Abdul Mu’ti khawatir akan terjadi gejolak sosial bila performa kabinet dan pemerintahan Jokowi tak segera membaik. “Kesabaran rakyat pada level tertentu akan menjadi masalah bila tidak segera ada perubahan. Utamanya di sektor perekonomian yang selama ini mendapat sorotan masyarakat,” kata dia.
Mu’ti mengatakan masyarakat lapisan bawah yang paling terdampak dari belum maksimalnya kinerja pemerintahan Presiden Jokowi. Dia mencontohkan bertambahnya jumlah pengangguran beberapa waktu terakhir. Tapi di sisi lain terjadi ekspansi besar-besaran tenaga kerja asing, utamanya dari Tiongkok.
Persoalan di bidang ekonomi, menurut Mu’ti juga bisa memicu membangkitkan ancaman laten Partai Komunis Indonesia (PKI). Kesenjangan ekonomi masyarakat yang semakin lebar membuat gerakan PKI mendapatkan momentum bangkit. Kendati hal itu menurut dia terkait pula dengan sistem politik liberal.
“Bila perekonomian membaik dan hukum ditegakkan, ruang gerak PKI akan terbatasi. Pemerintah tak perlu sikapi berlebihan fenomena ini apalagi dengan tindakan represif. Sampai saat ini Muhammadiyah berkomitmen tegaknya NKRI, Pancasila dan UUD 1945. Potensi perpecahan harus dicegah,” urai dia.
Sementara itu, Sekretaris PDM Karanganyar, Sarilan, mengatakan pertemuan warga Muhammadiyah di Tawangmangu merupakan agenda rutin setiap tiga bulan. Dalam waktu dekat PDM Karanganyar akan mendatangkan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsudin, di RS PKU Muhammadiyah Karanganyar.