SOLOPOS.COM - Pasangan Ganjar Pranowo & Heru Sudjatmoko (JIBI/Solopos/Antara)
2 tahun pemerintahan Ganjar-Heru di Pemprov Jateng dinilai belum banyak menumbuhkan ekonomi rakyat.
Solopos.com, SOLO — Dua tahun kepemimpinan Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko, dinilai belum berdampak banyak dalam menumbuhkan sektor perekonomian di Jawa Tengah. Memasuki tahun ketiga pemerintahannya, Ganjar-Heru diminta lebih berpihak pada kepentingan rakyat.
Pandangan tersebut disampaikan pengamat ekonomi dari UNS, Mulyanto. Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS ini berpendapat berbagai kartu jaring pengaman sosial yang diterbitkan pemerintah selama ini di sebagian wilayah masih sebatas wacana.
“Implementasi kartu-kartu kemiskinan, pendidikan, dan sebagainya itu belum kelihatan realisasinya,” katanya ketika dihubungi Solopos.com, Minggu (23/8) sore. Mulyanto juga menyorot keteledoran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng dalam mengelola laju inflasi yang melesat dari angka 7,98% pada 2013 menjadi 8,22% pada 2014.
“Indikator perekonomian baik salah satunya bisa dilihat dari stabilitas harga. Dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah sekarang ini inflasinya tidak merata. Akibatnya, distribusi barang di Jawa Tengah jadi tidak merata. Jawa Tengah semestinya bisa jadi mediator pemerintah pusat mengendalikan harga,” terangnya.
Disinggung soal adanya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang kini mulai melanda sejumlah perusahaan di Jawa Tengah, Mulyanto menengarai hal itu disebabkan tingginya komponen bahan baku impor di sejumlah industri padat karya.
“Saat depresiasi rupiah seperti sekarang, Pemprov semestinya mulai memetakan industri yang banyak mengandalkan impor mana saja. Di level nasional tingkat ketergantungannya sudah mencapai 40%. Dari pemetaan tersebut bisa dianalisis biar tidak jadi polemik di kemudian hari,” jelasnya.
Terkait PHK, Mulyanto turut menyoal keberpihakan Pemprov Jateng dalam tarik ulur upah minimum regional (UMR) yang selama ini ia cermati masih condong kepada pemilik modal. “Semestinya pemprov bisa jadi jembatan penghubung antara buruh dan perusahaan untuk harmonisasi UMR. Namun selama dua tahun ini Pemprov masih condong ke pengusaha. Tendensinya masih retribusi, pajak, dan pendapatan. Padahal ini juga erat kaitannya dengan keberlangsungan usaha,” katanya.
Terakhir, Mulyanto mengingatkan Ganjar-Heru pada tahun ketiga pemerintahannya untuk segera menunaikan janji kampanyenya kepada rakyat. “Selama ini saya cermati banyak remunerasi dalam kebijakan Pak Ganjar. Kalau beliau ingin memuliakan aparaturnya, tolong diingat anggaran belanja langsung bisa terpangkas. Ini bisa jadi persoalan. Bagaimana mungkin janji kampanyenya dulu bisa direalisasikan dengan kebijakan seperti itu,” tutupnya.