SOLOPOS.COM - Ilustrasi pemungutan suara (JIBI/Solopos/Antara)
Pilkada Boyolali, Panwaslu menilai kondisi saat ini sarat politisasi PNS.
Solopos.com, BOYOLALI–Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Boyolali menegaskan bahwa Pilkada di Boyolali sudah selesai sebelum dimulai. Pernyataan mengejutkan itu disampaikan Panwaslu menyikapi kondisi terkini Pilkada Boyolali 2015 yang sarat politisasi PNS.
“Saya tegaskan Pilkada di Boyolali sudah selesai sebelum dimulai. Silakan ditulis. Enggak apa-apa,” ujar Ketua Panwaslu Boyolali Narko Nugroho kepada Solopos.com di sela-sela tugasnya di Boyolali, Sabtu (22/8/2015).
Narko menegaskan saat ini yang bisa menyelamatkan Pilkada di Boyolali ialah aparatur negara dan perangkat desa. Jika mereka tak terlibat politik praktis dan menjaga netralitas, maka Pilkada Boyolali secara kualitas masih bisa diselamatkan.
“Namun, kalau para PNS dan perangkat desa tetap tak netral dan malah dipolitisasi, maka sama saja pilkada sudah selesai sebelum dimulai,” tambahnya.
Narko menilai kegiatan politik praktis yang dilakukan PNS-PNS di Boyolali bisa dilihat dengan kasat mata. Acara dukung mendukung bahkan penggalangan suara tidak hanya dilakukan PNS, melainkan juga kepala desa dan perangkat desa. “Saya punya buktinya semua. Dan semua terjadi secara massif,” paparnya.
Narko juga telah melayangkan surat rekomendasi kepada Pj Bupati Boyolali, Sri Ardingsih. Surat yang ditembuskan ke Pemprov Jateng tersebut berisi permintaan kepada Pj bupati agar membina dan menjatuhkan sanksi kepada para PNS dan perangkat desa di bawahnya yang tak netral. Panwas juga membubuhkan sederet dasar hukum terkait netralitras PNS serta sanksi berat bagi pelanggarnya.
“Kalau kami harus menindak satu per satu, ya itu tak mungkin karena jumlahnya sangat banyak. Mestinya Pj Bupati menegakkan aturan bahwa sanksi bagi pelanggar disiplin PNS sangatlah berat,” paparnya.