SOLOPOS.COM - Ilustrasi kemiskinan (Dok/JIBI/Solopos)
Kemiskinan di Kulonprogo mempengaruhi derajat kesehatan
Harianjogja.com, KULONPROGO-Bupati Kulonprogo, Hasto Kulonprogo menilai tingkat kemiskinan suatu daerah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Pemkab Kulonprogo kemudian berusaha meraih predikat kabupaten sehat sambil bersinergi dengan program pengentasan kemiskinan.
Hasto menyadari, angka kemiskinan Kulonprogo tahun 2013 lalu masih terbilang tinggi, yaitu 21,3%. Kondisi tersebut, setidaknya berpengaruh terhadap upaya pemenuhan gizi masyarakat.
“Kami menjalankan beberapa program yang harapannya bisa menunjang kabupaten sehat,” kata Hasto saat penyambutan tim verifikasi kabupaten sehat tingkat pusat kategori ‘swasti saba padapa’ di rumah dinas bupati Kulonprogo, Kamis (20/8/2015).
Berbagai program terkait pelayanan kesehatan yang diterapkan Pemkab Kulonprogo antara lain penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tanpa kelas, mengubah Puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta Jamkesda tanpa kartu.
“Cukup menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga (KK). Bayi baru lahir bisa langsung ditanggung Jamkesda jika sudah dimasukkan KK,” papar Hasto.
Menurut Hasto, program bedah rumah juga mendukung upaya mewujudkan rumah yang layak dan sehat. Lingkungan sehat juga berusaha diciptakan melalui pembangunan dan penyediaan taman kota dan instalansi pengolahan air limbah (IPAL) komunal. “IPAL yang bagus bisa menghindarkan masyarakat dari penyakit diare,” ujarnya.
Soal sampah, Hasto pun menyeleraskannya dengan program pengentasan kemiskinan. Salah satunya dengan merekrut tenaga pengumpul sampah dari warga miskin. “Dulu ada bak besar di pinggir jalan tapi sekarang sampahnya langsung diambili petugas harian lepas,” tutur Hasto.
Kegiatan bank sampah dan kelompok swadaya masyarakat (KSM) pengelola sampah juga terus dikembangkan. Saat ini, sekitar 80% sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir (TPA) Banyuroto, Nanggulan, Kulonprogo sudah merupakan hasil pemilahan. “Prinsip pengelolaan sampah kami sebenarnya adalah zero plastik ke TPA,” imbuhnya.
Sementara itu, ketua tim verifikasi, Ann Natalia Umar menilai, dokumen yang disiapkan Pemkab Kulonprogo kurang komprehensif. Padahal jika melihat paparan Hasto, banyak usaha dan inovasi yang menarik perhatiannya.
Dia lalu menyarankan agar segala upaya tersebut dideskripsikan dengan lebih rinci. “Lalu kami tinggal cek di lapangan bagaimana kondisi sebenarnya,” kata Natalia.
Natalia pun mengaku terkesan dengan keberanian Pemkab Kulonprogo yang menolak iklan rokok untuk mendukung kawasan tanpa rokok. “Jika sejak 2012 belum bisa mendapat predikat kabupaten sehat, semoga hasil verifikasi tahun ini bisa sesuai apa yang diinginkan,” ucapnya kemudian.