SOLOPOS.COM - Ilustrasi kekeringan (JIBI/Solopos/Dok.)
Kemarau 2015 ditengarai BMKG menyebabkan kekeringan di sebagian wilayah Jatim. Mana sajakah itu?
Madiunpos.com, MALANG — Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Karangploso, Kabupaten Malang, Jawa Timur mengemukakan sejumlah daerah di Jawa Timur mengalami kekeringan karena sudah lebih dari tiga bulan tidak turun hujan.
“Sebagian besar wilayah di Jawa Timur sudah tidak turun hujan sama sekali lebih dari dua bulan, bahkan ada yang tiga bulan, sehingga mengalami kekeringan. Dalam peta kami, daerah yang kekeringan ditunjukkan dengan noktah warna merah,” kata petugas BMKG Karangploso Ahmad Luthfi di Malang, Sabtu (15/8/2015).
Sejumlah daerah yang tidak menikmati turunnya hujan selama sekitar 90 hari itu di antaranya adalah Kedungdung (Bangkalan), Alas Buluh (Banyuwangi), Bajulmati (Banyuwangi), Pasewaran (Banyuwangi), Kesamben (Blitar), Dander (Bojonegoro), dan Cerme (Bondowoso). Selain itu juga Balongpanggang (Gresik), Tapen (Jombang), Besuki (Kediri), Bluri (Lamongan), Dungus (Madiun), Kandanggan (Madiun), Bantur (Malang), Proppo (Pamekasan), Galis (Pamekasan), Telebuk (Pasuruan), Kedungsumur (Probolinggo), Glagah (Probolinggo), Jatibanteng (Situbondo), dan Robaru (Sumenep).
Ia mengatakan BMKG Stasiun Klimatologi Karangploso secara berkala menginformasikan pembaruan data setiap 10 hari. Informasi tersebut disampaikan kepada para pihak termasuk pemegang kebijakan agar bisa diantisipasi lebih dini.
Kondisi kekeringan yang dialami berbagai daerah harus menjadi perhatian serius para pemangku kebijakan sehingga informasi terkait iklim dan cuaca sangat dibutuhkan semua pihak. “Kali ini, prioritas pada penyediaan informasi yang cepat, tepat, akurat, dan mudah dipahami,” ujarnya.
Ahmad Luthfi berharap data dan informasi yang terkait potensi kekeringan sampai kepada masyarakat dan para pengambil kebijakan. “Biar lebih berdaya guna untuk menjadi sebuah keputusan yang tepat,” tambah Luthfi.
Menurut dia, pemanfaatan informasi dan peringatan dini dari BMKG harus menjadi prioritas berbagai pihak, khususnya pelaku usaha yang berkaitan dengan iklim dan pengambil kebijakan yang akan merumuskan keputusan strategis. “Dengan informasi yang kita sampaikan secara berkala, diharapkan dapat membantu meminimalkan dampak negatif sebagai akibat dari kondisi kekeringan tersebut,” ujar Luthfi.