SOLOPOS.COM - Ilustrasi guru tidak tetap (JIBI/Solopos/Dok.)
Honor guru tidak tetap berupa insentif dari APBD Kota Solo diwacanakan dihapus.
Solopos.com, SOLO-Wacana penghapusan insentif bagi guru tidak tetap atau guru tetap yayasan (GTT/GTY) dari APBD Kota Solo 2016 menuai reaksi dari kalangan GTT/GTY tersebut. MerekaK siap melakukan aksi turun ke jalan menolak kebijakan itu jika benar-benar direalisasikan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Solo.
Ketua Persatuan Guru Swasta Indonesia (PGSI) Solo, Asmuni, menyayangkan pernyataan Pejabat (Pj) Wali Kota, Budi Suharto terkait pencoretan anggaran insentif untuk GTT/GTY.
“Bagaimana Pemkot bisa seperti itu? Kok tidak menghargai perjuangan 2.295 GTT yang selama ini minterke anak-anak Solo, termasuk Bapak Pj Wali Kota?” ujar Asmuni saat dimintai tanggapan seputar wacana penghapusan insentif untuk GTT/GTY tersebut, Sabtu (15/8/2015).
“Bagaimana Pemkot bisa seperti itu? Kok tidak menghargai perjuangan 2.295 GTT yang selama ini minterke anak-anak Solo, termasuk Bapak Pj Wali Kota?” ujar Asmuni saat dimintai tanggapan seputar wacana penghapusan insentif untuk GTT/GTY tersebut, Sabtu (15/8/2015).
Asmuni mengaku dirinya juga menerima banyak pertanyaan dan keluhan dari rekan-rekannya sesama GTT/GTY tentang wacana tersebut. Dia mengatakan hanya bisa meminta mereka bersabar dulu.
“2000-an [guru] ini sudah ngontak saya. Tapi saya minta untuk sabar dulu,” katanya.
“Kami akan mengkomunikasikan masalah ini dengan jajaran Komisi IV, bagaimana baiknya,” imbuhnya.
Asmuni mengatakan, bantuan berupa insentif yang diberikan kepada para GTT/GTY tersebut sangat bermanfaat bagi mereka. Jika melihat nilai insentif yang hanya Rp250.000 per orang setiap bulan, masih relatif kecil.
“Lha wong honor Linmas saja sehari bisa Rp50.000 lho, hampir UMK (upah minimum kota). Untuk GTT/GTY yang cuma Rp250.000 (per bulan) saja, cairnya pun 6 bulan sekali, mau dihapus? Kok yo kebangeten?” tandasnya.
Asmuni menegaskan, tidak menutup kemungkinan akan ada aksi yang bisa dilakukan para GTT/GTY tersebut jika wacana tersebut benar-benar direalisasikan Pemkot Solo.
“Kalau perlu kami akan turun ke jalan untuk menolak penghapusan insentif GTT/GTY,” tandasnya.
Dihubungi terpisah, Ketua Dewan Pendidikan Kota Solo (DPKS) Joko Riyanto, berpendapat, tertundanya pemberian insentif GTT/GTY tahun ini akan berimbas pada menurunnya motivasi mereka dalam bekerja. Hal itu mengingat akan berkurangnya penghasilan mereka. Terlebih jika penghapusan terhadap insentif para GTT/GTY tersebut nantinya direalisasikan.
“Memang menjadi tugas kita, dalam hal ini Disdikpora dan pengawas untuk memberikan motivasi kepada para GTT/GTY tersebut agar kinerja mereka tetap baik,” katanya.
Terhadap aturan baru yang berkaitan dengan pemberian insentif kepada para GTT/GTY, Joko menyatakan, harus menjadi pemikiran bersama, baik Pemkot, DPRD, DPKS, para guru, dan penyelenggara pendidikan untuk mencari solusi ke depan.
“Termasuk juga keterlibatan pihak yayasan penyelenggara pendidikan tempat para GTY tersebut mengabdikan diri,” tambahnya.
Menurutnya, meskipun ada peraturan baru dari pemerintah pusat terkait dana tersebut, Pemkot tetap memiliki kewajiban untuk mengalokasikan dana tersebut demi penyelenggaraan pendidikan di Solo.
“Kalau memang nantinya dana insentif tersebut tidak bjsa diberikan kepada GTT/GTY melalui pos anggaran yang saat ini, semestinya bisa dialihkan ke pos anggaran lain yang memungkinkan mereka bisa tetap menerima bantuan tersebut. Semestinya Pemkot bisa ngeguhke dana tersebut,” ujarnya.