SOLOPOS.COM - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Liga Forum Study Yogyakarta (LFSY) menggelar aksi unjuk rasa dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia di halaman Gedung DPRD Provinsi DIY di Jalan malioboro, Jogja, Selasa (10/12/2013). Aksi ini menuntut pengungkapan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu seperti, kasus hilangnya Wiji Thukul, dibunuhnya aktivis buruh Marsinah dan aktivis HAM Munir. (JIBI/Harian Jogja/Desi Suryanto)
Hak asasi manusia menjadi isu penting yang menjadi perhatian pemerintah.
Solopos.com, JAKARTA – Pemerintah tengah berupaya mencari jalan keluar paling bijaksana dan mulia untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Presiden Joko Widodo mengatakan jalan keluar tersebut upaya rekonsiliasi Pemerintah terhadap para pelaku dan korban kasus-kasus pelanggaran HAM.
“Pemerintah menginginkan ada rekonsiliasi nasional sehingga generasi mendatang tidak terus memikul beban sejarah masa lalu,” katanya saat menyampaikan pidato kenegaraan di hadapan para anggota dewan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2015).
Menurut Jokowi, anak-anak bangsa ke depannya harus bebas menatap masa depan yang terbentang luas. Semua itu, sambung Jokowi, merupakan langkah awal pemerintah menegakkan kemanusiaan di bumi Nusatara.
Pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia ini disampaikan dalam rangka memperingati HUT ke-70 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
Sebanyak 1.108 perwakilan dari seluruh Indonesia yang berasal dari 12 kementerian dan lembaga hadir adalam acara tersebut.