SOLOPOS.COM - Ilustrasi PNS (JIBI/Solopos/Antara)
Pilkada Boyolali, BKD menganggap kehadiran PNS ikuti kegiatan yang mengarah ke politik hal wajar.
Solopos.com, BOYOLALI–Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Boyolali, Karsino, acuh dengan maraknya pegawai negeri sipil (PNS) yang diduga mulai sibuk berpolitik praktis.Pertemuan-pertemuan PNS yang dihadiri tokoh-tokoh daerah termasuk tokoh partai menurutnya juga wajar-wajar saja.
“Bagi saya ini memang dilematis. Ada undangan halalbihalal tetapi isinya bermuatan politis saya kan sebelumnya juga ndak tahu,” kata Karsino, Selasa (11/8), saat dimintai tanggapan terkait pertemuan PNS di Semar Resto yang saat itu dihadiri salah satu politikus PDIP Boyolali, Seno Kusumoharjo (kakak mantan Bupati Seno Samodro). Dalam pertemuan tersebut, Seno Kusumoharjo mengajak PNS untuk memilih pasangan yang diusung PDIP, Seno Samodro-Said Hidayat.
Menurut Karsino, sesuai aturan PNS memang harus netral namun PNS juga punya hak untuk memilih. Jika hanya menggelar pertemuan, duduk, dan mendengarkan orasi politik, menurutnya itu bukan sebuah pelanggaran. Apalagi saat ini belum memasuki masa kampanye. “Kecuali kalau ada PNS yang orasi sendiri di depan podium itu pasti saya tindak,” kata Karsino, yang saat itu juga hadir di pertemuan PNS di Semar Resto.
Dia hanya meminta PNS patuh pada koridor disiplin PNS dan dewasa menyikapi dinamika menjelang pesta demokrasi.
Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Boyolali, Narko Nugroho, menilai kegiatan politik praktis yang dilakukan PNS-PNS di Boyolali bisa dilihat hanya dengan kasat mata. Acara dukung mendukung bahkan penggalangan suara tidak hanya dilakukan PNS melainkan juga kepala desa dan perangkat desa. Panwaslu mewanti-wanti kades dan perangkat desa untuk tetap netral karena netralitas perangkat desa jelas diatur dalam UU Desa.
Terkait pertemuan di Semar Resto, Panwaslu menerima banyak laporan, salah satunya dari Barisan Merah Putih Pengging (BMPP) Boyolali, yang meminta Panwaslu Boyolali memanggil Seno Kusumoharjo karena telah mempolitisasi birokrasi.