SOLOPOS.COM - Logo Kementerian Perhubungan Indonesia (Yasona.com)
Kemenhub membeli delapan kapal perintis senilai Rp246 miliar.
Solopos,com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan meneken kontrak pembelian delapan unit kapal perintis dengan dana APBN senilai Rp246,6 miliar untuk ditempatkan di pelabuhan pangkal Makassar, Kendari, Bima, Tilamuta, Babang, Sanana, Sintete, dan Kotabaru.
Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut Kementerian Perhubungan, Wahyu Hidayat mengatakan kebutuhan kapal perintis sebagai alat transportasi, baik dari sisi penumpang dan barang di daerah tersebut cukup mendesak.
“Pembuatan kapal perintis ini akan memakan waktu 14 bulan, dan anggarannya itu akan menggunakan APBN 2015 dan 2016, dengan porsi masing-masing sebesar 25% dan 75%,” katanya, saat acara penandatanganan kontrak, Selasa (11/08/2015).
“Pembuatan kapal perintis ini akan memakan waktu 14 bulan, dan anggarannya itu akan menggunakan APBN 2015 dan 2016, dengan porsi masing-masing sebesar 25% dan 75%,” katanya, saat acara penandatanganan kontrak, Selasa (11/08/2015).
Dalam kontrak tersebut, Kemenhub meneken kontrak dengan empat perusahaan galangan kapal a.l. PT Adihulung Sarana Segara Indonesia, PT Dumas Tanjung Perak Shipyard, PT Mariana Bahagia, dan PT Dok Bahari Nusantara.
Nantinya, pelaku galangan kapal akan membuat enam kapal perintis tipe 750 Deadweight Tonnage (DWT) untuk ditempatkan di pelabuhan pangkal Makassar, Kendari, Bima, Tilamuta, Babang, dan Sanana. Sedangkan, dua kapal perintis tipe 500 DWT di Sintete dan Kotabaru.
“Kami harap upaya ini dapat memperlancar arus penumpang, barang dan jasa di seluruh penjuru Tanah Air, serta meningkatkan kemampuan perhubungan secara lebih luas, tertib, teratur dan efisien dengan biaya terjangkau,” tuturnya.
Rencananya, lelang kapal perintis tipe 1.200 GT dan 2.000 DWT tersebut akan dimulai pada bulan depan. Kemenhub saat ini masih mengurus proses penetapan pokja dari unit pelayanan pengadaan (ULP).
Sementara itu, Direktur Utama PT Adiluhung Sarana Segara Indonesia Anita Puji Utami mengatakan siap menjalankan komitmen sesuai kontrak. Meski demikian, dia mengaku sedikit kesulitan terkait komponen-komponen penunjang kapal.
“Selama ini, kendala yang banyak terjadi dalam bisnis galangan kapal ada di industri komponen atau penunjangnya. Banyak lomponen-komponen kapal yang belum bisa disediakan oleh dalam negeri, sehingga bergantung dari impor,” ujarnya.
Anita berharap pemerintah mampu menggeliatkan industri komponen kapal dalam negeri. Salah satu upaya yang bisa dilakukan antara lain memperbanyak permintaan jumlah kapal laut. Dia optimistis upaya tersebut, mampu menghidupkan industri komponen kapal.
Selain dari pemerintah, dia meminta pihak perbankan untuk memberikan suku bunga yang lebih rendah bagi para pelaku galangan kapal. Dia menilai industri galangan kapal tidak bisa disamakan dengan industri lainnya.