News
Rabu, 12 Agustus 2015 - 10:55 WIB

KELANGKAAN DAGING SAPI : Pengamat: Ekonomi Indonesia Dikuasai Kartel!

Redaksi Solopos.com  /  Rohmah Ermawati  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Foto Ilustrasi Pedagang Daging Sapi (JIBI/Bisnis Indonesia/Alby Albahi )

Kelangkaan daging sapi di sejumlah wilayah diniali akibat praktik kartel.

Solopos.com, JAKARTA – Ekonomi Indonesia dinilai telah dikuasai oleh kartel termasuk adanya kelangkaan daging sapi dalam beberapa hari terakhir ini.

Advertisement

“Sangat jelas harga melambung akibat pasokan tiba-tiba menghilang, dan jelas pelaku usaha daging sapi ini dikuasai oleh para importir. Artinya ada upaya menahan pasokan sehingga harga menjadi melambung, dan ujung-ujungnya tuntutan membuka kran impor daging sapi,” kata Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia Rizal E. Halim di Depok, Rabu (12/8/2015).

Rizal mengatakan siapapun yang mengamati fenomena ini akan sangat jelas ada tekanan yang berlebihan akibat struktur pasar yang telah dikuasai oleh sekelompok pelaku usaha sehingga mereka dengan mudah mendikte pasar.

“Pemerintah perlu mengambil langkah tegas terkait praktik kartel ini. Karena hanya akan menjadi bom waktu dan sangat merugikan perekonomian nasional secara luas,” kata dia.

Advertisement

Menurut dia, Polri dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) jika perlu segera mengaudit dan menyelidiki seluruh ketentuan impor sapi juga impor garam (dan sektor usaha lainnya yang terindikasi kartel), mengecek seluruh importir yang terdaftar dan mekanisme impor yang dilalui.

Karena lanjut dia besar kemungkinan kartel ini juga sangat subur karena terpelihara oleh situasi birokrasi Pemerintah juga. “Tindak tegas para pelaku praktik kartel, jika perlu cabut izin usahanya,” tekan dia.

Dia mengatakan menemukan struktur pasar persaingan sempurna memang hanya ada dalam literatur-literatur ekonomi karena sebenarnya persaingan sempurna tidaklah benar-benar ada di kehidupan riil.

Advertisement

Namun, kata Rizal, bukan berarti upaya untuk mewujudkan persaingan usaha yang sehat lantas diabaikan.

“Justru di tengah posisi ketidakseimbangan pasar, para pengambil kebijakan idealnya mengeluarkan instrumen yang dapat menjaga keseimbangan dan mekanisme persaingan agar dapat berlaku adil terhadap seluruh pelaku usaha,” beber dia.

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif