SOLOPOS.COM - Legislator DPRD Karanganyar mengisi lembar LHKPN di Gedung DPRD setempat, Selasa (11/8/2015) siang. (Kurniawan/JIBI/Solopos)
Kekayaan pejabat dilaporkan dalam LHKPN. Kesadaran legislator di Karanganyar dinilau rendah.
Solopos.com, KARANGANYAR – Kesadaran legislator DPRD Karanganyar untuk menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rendah.
Hal itu disampaikan anggota Divisi PP LHKPN KPK, Harun Hidayat, di sela-sela pendampingan pengisian lembar LHKPN di Gedung DPRD Karanganyar, Selasa (11/8/2015).
Dia mengatakan belum ada satu legislator yang menyerahkan LHKPN kepada KPK. Padahal berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 28/1999, LHKPN maksimal diserahkan dua bulan sejak legislator dilantik.
“Kami melakukan bintek ini sebagai respons dari fenomena banyaknya penyelenggara negara yang belum menyerahkan LHKPN. Acara di DPRD Karanganyar sudah disosialisasikan dua pekan sebelumnya. Tapi hasilnya tidak memuaskan,” kata dia.
Harun sebenarnya berharap kegiatan pendampingan pengisian LHKPN bisa menjaring setidaknya 90 persen dari keseluruhan legislator. Tapi dia kecewa lantaran tidak sedikit legislator yang datang belum menyiapkan dokumen yang dibutuhkan.
Bahkan, Harun mengatakan, ada beberapa legislator yang izin keluar saat sesi pengisian lembar LHKPN. Mereka beralasan akan mengambil dan mengurus dokumen yang dibutuhkan.
Harun mengakui tidak ada sanksi pidana bagi legislator yang terlambat menyerahkan LHKPN. Sanksi bagi legislator bandel sebatas sanksi administratif oleh otoritas DPRD.
Sedangkan salah satu legislator DPRD Karanganyar, Drawanto, mengatakan masih banyak rekannya yang belum paham dalam teknis pengisian lembar LHKPN. Sehingga tim dari PP LHKPN KPK melakukan pendampingan kepada para legislator.