SOLOPOS.COM - Foto Ilustrasi Ijazah (JIBI/Harian Jogja/Antara )
Penahanan Ijazah terjadi di sebuah SMK di Karangmojo
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Puluhan alumni Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah 1 Karangmojo belum bisa melakukan pengambilan ijazah. Diduga penahanan ini terjadi karena para siswa belum menyelesaikan administrasi di sekolah tersebut.
Berdasarkan pantauan yang dilakukan Harian Jogja, Jumat (7/8/2015) pagi, Isnarti, 41, warga Dusun Gedangan, Desa Gedangrejo, Karangmojo terlihat memasuki komplek SMK. Kedatangannya ke sekolah dengan maksud bertemu kepala sekolah.
Namun usaha tersebut belum bisa terwujud, karena sesampainya di aula, ibu dan anak ini dihadang petugas. Berhubung belum bisa bertemu, keduanya langsung meninggalkan sekolah itu.
Namun usaha tersebut belum bisa terwujud, karena sesampainya di aula, ibu dan anak ini dihadang petugas. Berhubung belum bisa bertemu, keduanya langsung meninggalkan sekolah itu.
“Oleh petugas ditanya ada urusan apa. Trus saya jawab ingin bertemu kepala sekolah, tapi oleh petugas dijawab bapak sedang ada rapat,” kata Isnarti saat ditemui awak media di depan sekolah, kemarin.
Dia menjelaskan, kedatangannya tersebut untuk berkoordinasi perihal ijazah anaknya yang belum bisa diambil. Padahal sesuai jadwal pengambilan harusnya sudah bisa keluar sejak beberapa waktu lalu.
Dia menyadari, tertahannya ijazah tersebut bukan kesalahan sekolah. Selama anaknya belajar di SMK Muhammadiyah I Karangmojo hingga lulus, masih memiliki tunggakan biaya yang harus diselesaikan.
“Untuk itulah kenapa saya datang ke sini, dengan harapan bisa menemukan solusi terbaik, sehingga tidak ada yang dirugikan,” ungkapnya.
Terpisah, Kepala Sekolah Muhamadiyah I Karangmojo, Wasdiyo mengakui dari 231 siswa lulusan baru, ada 79 anak yang belum mengambil ijazah. Rinciannya 66 anak belum melakukan cap tiga cari, serta sisanya 13 anak belum mengambil meski pemberkasan telah selesai dilakukan. “Dari jumlah itu ada juga yang belum menyelesaikan tunggakan administrasi sekolah,” kata Wasdiyo saat dikonfirmasi, kemarin.
Dia menegaskan, pihaknya tak bermaksud untuk melakukan penahanan ijazah, karena akan memberikan kelonggaran dalam pengambilan tersebut. Hanya saja, Wasdiyo belum menemukan formula yang pas, terutama bagi alumni yang masih memiliki tunggakan.
“Untuk itu akan kami koordinasikan dengan wali murid, bagaimana solusi yang terbaik, sehingga tidak ada yang dirugikan. Intinya kami tidak akan mempersulit, bahkan alumni yang belum mengambil tetap kita carikan kerja dalam Bursa Kerja Khusus, sama seperti alumni yang lain,” tuturnya.
Dia mengakui, tunggakan pembayaran menjadi dilema tersendiri. Sebagai sekolah swasta, untuk operasional sangat bergantung dengan iuran para siswa. Jika diperhitungkan, iuaran yang dibebankan relative murah, karena hanya diwajibkan membayar SPP sebesar Rp55.000 per bulan.
“Saya di sini baru sejak awal tahu, jadi belum menemukan formulasi yang tepat untuk pencegahan. Khusus untuk tunggakan, sebelum Ujian Nasional kami sudah mengumpulkan wali murid agar masalah ini segera diselesaikan,” kata mantan Wakil Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 1 Playen ini.
Sementara itu anggota DPRD Gunungkidul, Purwanto meminta pemkab segera turun tangan guna menyelesaikan permasalahan tersebut. Jangan sampai penahanan ini berlarut-larut karena bisa merugikan semua pihak.
Berdasarkan aduan yang ia terima, penahanan dilakukan karenan siswa belum menyelesaikan masalah administrasi. “Pemkab bisa membantu dengan cara melunasi tungakan tersebut. Untuk anggaran tidak masalah, karena bisa diambil melalui dana bantuan sosial yang dimiliki,” ujar Politisi Gerindra ini.