SOLOPOS.COM - Ilustrasi air PDAM (JIBI/Solopos.com/Dok.)
Air bersih, Pemkab Bantul dinilai lambat merespon Pemerintah Pusat.
Harianjogja.com, BANTUL-Program pemasangan instalasi air minum murah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari pemerintah pusat telat direspon pemerintah kabupaten (Pemkab) Bantul.
Terbukti, meski sudah diluncurkan sejak awal tahun lalu, nyatanya baru di Anggaran Perubahan (AP) semester II 2015 ini, pihak Pemkab Bantul mengucurkan dana penyertaan guna memfasilitasi pemasangan instalasi air minum murah untuk masyarakat Bantul.
Seperti diakui Wakil Ketua Komisi B DPRD Bantul, Setiyo pengajuan itu sebenarnya sudah disinggung saat pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (ABPD) Murni Kabupaten Bantul 2015 lalu. Akan tetapi, dengan alasan kekhawatiran pihak pemerintah eksekutif terkait kejelasan penyaluran dana itu.
“Saat itu, pemerintah khawatir dana itu tak diganti oleh pemerintah pusat. Padahal, kan regulasinya sudah jelas,” ujarnya, Minggu (9/8/2015).
Itulah sebabnya, mengingat kondisi Bantul saat ini tengah berada dalam musim kemarau panjang, ia menyayangkan respon Pemkab Bantul yang lamban. Padahal, jika dana itu direalisasikan di APBD Murni, program pemasangan instalasi air minum murah bisa dinikmati oleh masyarakat berpenghasilan rendah yang hingga kini belum terpipanisasi.
Kondisi itulah yang lantas membuat pihaknya merasa perlu memberikan persetujuan terhadap pengajuan dana penyertaan itu. Di AP 2015 ini, ia mengaku telah memberikan persetujuan untuk keperluan program MBR itu sebesar Rp3 miliar kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Dharma.