SOLOPOS.COM - Calon bupati (cabup), Sri Hartini (paling kiri) dan calon wakil bupati (cawabup), Sri Mulyani (tengah) saat menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Soeradji Tirtonegoro Klaten, Kamis (30/7/2015). Di RS setempat, pasangan yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) itu menjalani general chek up. (Ponco Suseno/JIBI/Solopos)
Pilkada Klaten, Panwaslu menemukan dugaan keterlibatan PNS dalam pilkada dengan memasang pasangan calon.
Solopos.com, KLATEN–Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Klaten mensinyalir keterlibatan pegawai negeri sipil (PNS) dalam penempelan gambar salah satu pasangan calon (Paslon) bupati dan wakil bupati di Kemalang, Rabu (5/8/2015). Saat ini, Panwaslu Klaten sedang melacak identitas PNS yang dinilai sudah bersikap tidak netral tersebut.
Informasi yang dihimpun Solopos.com, calon wakil bupati (cawabup) yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Sri Mulyani menggelar kegiatan bertajuk Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Balai Desa Sidorejo, Kemalang, Rabu. Sri Mulyani mendatangi lokasi tersebut lantaran kapasitasnya sebagai ketua tim penggerak PKK Kabupaten Klaten. Di sela-sela acara, beberapa orang dan PNS membagi-bagikan stiker bergambar Paslon Sri Hartini-Sri Mulyani sebagai cabup dan cawabup.
“Waktu itu, kami juga memantau pembinaan PKK itu [melalui Pengawas Pemilu Lapangan (PPL)]. Pembagian stiker dan penempelan stiker ke rumah warga yang diduga melibatkan PNS itu berlangsung di sela-sela acara. Sampai sekarang, kami belum bisa menentukan siapa PNS yang terlibat. Tapi, kami akan melacak terus hingga mengetahuinya,” kata anggota Panwascam Kemalang, Srijono, kepada Solopos.com, Kamis (6/8/2015).
Ketua Panwaslu Klaten, Wandyo Supriyatno, mengaku sudah mengecek stiker bergambar Sri Hartini-Sri Mulyani di Kemalang. Guna menelusuri siapa PNS yang terlibat dalam pembagian dan penempelan stiker itu, Panwaslu Klaten meminta Panwascam Kemalang segera melaporkan kasus tersebut, Jumat (7/8/2015).
“Panwascam akan menyerahkan laporan tertulis. Infonya, memang ada PNS yang terlibat. Tapi, kami belum bisa menunjuk siapa orangnya [harus disertai bukti yang kuat]. Prinsipnya, setiap PNS harus netral. Kalau kami menemukan sosok PNS itu, otomatis akan kami kirim rekomendasi ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten agar ditegur,” katanya.
Pada kesempatan itu, Wandyo mengatakan status Panwaslu saat ini sarat dilema. Panwaslu tidak bisa memberikan sanksi atau teguran keras terhadap Paslon yang nyata-nyata melakukan kampanye terselubung sebelum masa kampanye.
“Saat ini belum ada penetapan KPU. Jadi, yang ada saat ini hanya sosialisasi. Kami mengimbau kepada masing-masing Paslon agar menghentikan sosialisasi sembari menunggu jadwal penetapan di KPU,” katanya.
Terpisah, perangkat desa (Perdes) Sidorejo, Marsono, mengakui Sri Mulyani telah memberikan pembinaan kepada kader PKK di balai desa, Rabu. Pada kesempatan itu, dirinya juga mendengar rumor dari warga kalau ada PNS yang terlibat dalam penempelan stiker Paslon Sri Hartini-Sri Mulyani ke rumah warga.