SOLOPOS.COM - F.X. Hadi Rudyatmo (kanan), Megawati Soekarnoputri dan Ganjar Pranowo (kiri). (Dok/JIBI/Solopos)
Pilkada serentak 2015 masih diwarnai ancaman politik uang atau money politics.
Solopos.com, SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mengatakan pada pemilihan kepala daerah (pilkada) 2015 tidak mungkin menghilangkan adanya praktik money politics atau politik uang.
“Enggak mungkin itu [money politics] hilang dalam sebuah pesta demokrasi pilkada di Indonesia. Negara Denmark yang demokrasinya sudah maju saja tidak bisa menghilangkan praktik money politics,” katanya kepada wartawan seusai melantik lima pejabat sementara bupati/wali kota di Gedung Gradhika Bhakti Praja Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Pahlawan, Kota Semarang, Rabu (5/8/2015).
Mereka yang dilantik yakni Tavip Supriyanto (Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jateng) sebagai pejabat sementara (Pjs) Wali Kota Semarang, Suko Mardiono (Kepala Badan Kordinator Wilayah I) menjadi Pjs Bupati Rembang, dan Arief Irwanto (Kepala BKD Jateng) sebagai Pjs Bupati Kebumen. Selain itu ada nama Budi Wibowo (Asisten III Pemprov Jateng) sebagai Pjs Bupati Purbalingga, dan Sekda Solo Budi Suharto sebagai Pjs Wali Kota Solo.
Ganjar Pranowo lebih lanjut menyatakan ketika masih duduk di Komisi II DPR telah mengusulkan agar money politics sebaiknya dilegalkan sesuai kesepakatan bersama. Misalnya dengan ketentuan nominal yang disepakati bersama, seperti indeks ditetapkan Rp10.000.
Bila ada calon kepala daerah memberikan uang Rp10.000 kepada masyarakat, bukan merupakan bentuk politik uang, “Tapi waktu itu tidak ada anggota DPR yang setuju,” tandasnya.
Untuk mengubah image politik uang, menurut Ganjar, sebenarnya bisa diubah dengan syarat calon kepala daerah harus berani melakukan pola kampanye cerdas melalui debat tematik dengan masyarakat. Dia mencontohkan kampanye di Solo tentang penyelesaian masalah Pasar Klewer pascakebakaran dengan menemui para pedagang di sana.
Demikian pula bila kampanye di Kebumen membahas masalah kekeringan sehingga ada debat langsung dengan masyarakat. “Dengan pola kampanye ini, mengajarkan masyarakat berpikir cerdas tanpa harus melalui ongkos politik yang mahal,” ujar Ganjar Pranowo.
Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jateng Abhan Misbah mengatakan dengan pilkada satu putaran, maka para calon diduga akan menggunakan segala cara untuk menang. “Praktik money politics sulit dihindari. Untuk mengungkap politik uang dalam pilkada juga ada kendala kesulitan saksi,” ujar dia