SOLOPOS.COM - Kompetisi QNB League 2015 resmi dihentikan musim ini (LIgaindonesia.co.id)
ISL 2015/2016 akan bergulir Oktober 2015 mendatang. PT Liga Indonesia memiliki jurus baru mengatasi masalah gaji pemain.
Solopos.com, JAKARTA — PT Liga Indonesia, tidak ingin kompetisi Indonesia Super League (ISL) 2015/2016 kembali dicoreng dengan kasus penunggakan gaji pemain. PT Liga berencana menerapkan regulasi-regulasi yang dapat menstabilkan finansial klub.
Dikutip dari Liputan6.com, Selasa (4/8/2015), menurut Sekretaris PT Liga Indonesia, Tigor Shalom Boby, ada tiga acuan yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah gaji pemain di ISL 2015/2016 “Sebenarnya ada tiga acuan yang bisa kita gunakan untuk itu, ada Budget Cap, Salary Cap, dan Financial Fair Play,” ujar Tigor Shalom Boboy.
Salary Cap merupakan batasan jumlah uang yang dikeluarkan sebuah klub dalam memberikan gaji bagi para pemainnya. Tigor menegaskan dapat saja memberlakukan budget cap dan salary cap dalam kompetisi ISL 2015/2016.
“Di sini objeknya adalah klub, kita mau finansial klub stabil, sehingga di kemudian hari tidak ada kabar lagi masalah klub yang tidak bisa gaji pemainnya,” tambah Tigor.
Namun pemberlakuan aturan baru itu tentu tidak dapat berjalan mulus. Pasalnya pemberlakuan Salary Cap berdampak langsung pada berkurangnya pendapatan pemain di ISL 2015/2016.
“Kita sedang pelajari formatnya dan akan dikomunikasikan dengan klub dan pemain. Tentu akan ada sedikit keberatan dari pemain karena pendapatan mereka berkurang, tapi kita tidak bisa memuaskan satu pihak saja, yang terpenting adalah keuangan klub stabil,” jelas Tigor.
Sebagaimana diberitakan Solopos.com sebelumnya kompetisi ISL 2015/2016 rencananya akan digelar Oktober 2015 mendatang. Keputusan itu didapat seusai PSSI menggelar rapat komite eksekutif, Senin (3/8/2015) kemarin.
Wakil Ketua Umum PSSI, Hinca Pandjaitan, mengatakan ISL 2015/2016 akan diikuti 18 klub. Begitu juga dengan dengan Divisi Utama yang akan tetap diikuti oleh 59 klub. Hanya saja, kompetisi kasta kedua Liga Indonesia itu baru digelarNovember 2015. “Peserta kompetisi tetap sama, tidak berubah,” ujar Hinca.
PSSI memiliki landasan hukum kuat menggelar kompetisi ISL 2015/2016 berdasarkan putusan PTUN tertanggal 14 Juli 2015 yang mengabulkan gugatan atas Kemenpora. PSSI meminta Menpora Imam Nahrawi mencabut SK pembekuan PSSI bernomor 01307 yang diterbitkan 17 April 2015. Kemenangan PSSI di PTUN membuat SK tersebut gugur.
Dikutip dari Okezone, Selasa, selain itu, PSSI akan mengabaikan Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) yang selama ini berwenang memberikan rekomendasi keamanan kepada kepolisian. Hinca Pandjaitan meyakini izin keramaian hanya akan dibicarakan kepada kepolisian, bukan BOPI.
“PSSI segera melakukan komunikasi dengan kepolisian terkait putusan PTUN. Menurut pengadilan, PSSI sudah sah dan boleh menjalankan roda kompetisi seperti sedia kala. Oleh karena itu, izin hanya akan dibicarakan kepada kepolisian, tidak kepada BOPI,” jelas Hinca.