SOLOPOS.COM - Ilustrasi pemungutan suara (JIBI/Solopos/Antara)
Pilkada Gunungkidul akan digelar bersamaan tahun dengan pilkades serentak
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL– Panitia Pengawas Pemilu Gunungkidul mengajak partisipasi masyarakat untuk pengawasan pelaksanaan pemilihan kepala desa dan Pemilihan Kepala Daerah.
Pasalnya dua momen ini memungkinkan munculnya kongsi politik untuk saling mendukung sehingga tujuan dari masing-masing calon bisa terpenuhi.
Anggota Panwaslu Gunungkidul Ton Martono mengakui, jika pelaksanaan pilkades sangat berdekatan dengan pilkada. Malahan saat pencoblosan pada 7 Oktober nanti, tahapan pilkada sudah memasuki masa kampanye antar pasangan calon.
Anggota Panwaslu Gunungkidul Ton Martono mengakui, jika pelaksanaan pilkades sangat berdekatan dengan pilkada. Malahan saat pencoblosan pada 7 Oktober nanti, tahapan pilkada sudah memasuki masa kampanye antar pasangan calon.
“Kemungkinan itu sangat terbuka lebar, sehingga bisa memicu kerja sama politik antar calon kades dengan calon kepala daerah,” kata Ton kepada Harian Jogja, Minggu (2/8/2015).
Dia mengakui, untuk pengawasan tidak sepenuhnya bisa dilakukan oleh anggota panwaslu. Keterbatasan jumlah anggota menjadi kendala tersendiri, sebab di masing-masing wilayah hanya ada satu pengawas lapangan dan tiga orang anggota Panitia Pengawas Kecamatan.
“Kami menamakannya pengawasan partisipasi. Jika memang adanya indikasi itu dalam pilkades, silahkan laporkan kami siap melakukan penyelidikan,” seru mantan Ketua Panwascam Wonosari ini.
Namun demikian, Ton mengakui sangat sulit untuk membuktikan adanya kerja sama politik tersebut. tidak jauh beda dengan pelaksanaan politik uang, sering kali terkendala pada keterbatasan alat bukti.
“Seringkali alat buktinya dihilangkan, dan data yang dimiliki hanya sebatas pernyataan. Tapi, kami tetap akan terus berusaha, setidaknya ada sanksi sosial berupa pengumuman ke masyarakat mengenai kecurangan tersebut,” tutur Ton.
Ketua KPU Gunungkidul M Zainuri Ikhsan berharap agar pelaksanaan pilkades serentak 58 desa di Gunungkidul yang digelar tahun ini, tidak mengganggu jalannya pilkada 2015.
Menurut dia, pelaksanaan pilkada dengan pilkades yang hampir bersamaan memiliki tingkat kerawanan yang tinggi. Pasalnya dalam pilkades tidak menutup kemungkinan para calon bupati ikut bermain dalam kontes pemilihan di tingkat desa tersebut, sehingga bisa memicu meningkatnya suhu politik di wilayah Gunungkidul.
“Kami harap pihak keamanan sudah memiliki peta kerawanan, sehingga daerah rawan tersebut menjadi prioritas dalam pengamanan,” kata Ikhsan, Rabu (1/7/2015) lalu.
Sementara itu, Kepala Polres Gunungkidul AKBP Hariyanto mengaku saat ini masih melakukan kajian peta kerawanan konflik dalam pelaksanaan pilkada maupun pilkades. Pemetaan tersebut penting sebagai upaya menjaga situasi dan kondisi tetap aman dan terkendali.
“Kita masih lakukan pengkajian mana saja daerah rawah. Yang jelas, setiap kecamatan akan kita bagi menjadi tiga kategori, yakni rawan satu, dua dan tiga,” kata Hariyanto.
Disinggung mengenai kerawanan pilkades, Hariyanto menyerahkan sepenuhnya ke masing-masing polsek. Namun demikian, ia menegaskan siap memberikan bantuan apabila petugas polsek dirasa kewalahan dalam upaya pengamanan.
“Kami tetap siap siagakan personel, jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk mengamankan pelaksanaan pilkades,” seru mantan Kasubid Register dan Identifikasi Polda DIY itu.