SOLOPOS.COM - Muhammad Qomar (Dok/JIBI/Solopos)
Gagasan Solopos, Kamis (30/7/2015), ditulis Muhammad Qomar. Penulis adalah lulusan Program Master of Public Adminstration University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia.
Solopos.com, SOLO — Kelambatan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada semester pertama kembali terjadi tahun ini. Banyak pihak berpendapat rendahnya realisasi APBN pada masa enam bulan pertama merupakan fenomena klasik dari tahun ke tahun.
Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga tidak terlepas dari hal tersebut. Undang-Undang No. 17/2003 tentang Keuangan Negara menyatakan APBN merupakan rencana keuangan pemerintahan negara yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat.
Presiden Jokowi menggunakan APBN-Perubahan 2015 (APBN-P 2015) yang ditetapkan sebagai UU No. 3/2015 tentang APBN-P 2015. Dalam APBN-P 2015, pendapatan negara mencapai lebih dari Rp1.761,642 triliun.
Pendapatan negara itu mencakup penerimaan perpajakan; penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Belanja negara mencapai lebih dari Rp1.984,149 triliun yang terdiri atas anggaran belanja pemerintah pusat, anggaran transfer ke daerah, dan dana desa.
Belanja kementrian/lembaga negara dalam belanja pemerintah pusat senilai lebih dari Rp795,5 triliun. Nota keuangan APBN-P 2015 menyatakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) mendapat alokasi anggaran belanja terbanyak, yaitu Rp118,546 triliun.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di urutan kedua dengan alokasi Rp64,954 triliun. Urutan selanjutnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan alokasi Rp53,278 triliun, Kementerian Pertanian (Kementan) dengan alokasi Rp32,797 triliun, dan Kementerian Sosial (Kemensos) dengan alokasi Rp22,421 triliun.
Porsi anggaran belanja pemerintah tersebut mencerminkan program-program prioritas Presiden Jokowi. Alokasi subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang dialihkan untuk pembangunan infrastruktur telah menaikkan anggaran beberapa kementerian seperti Kemenpupera.
Program Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) mencakup anggaran beberapa kementerian seperti Kemensos dan Kemendikbud.
Setelah berjalan enam bulan, realisasi anggaran belanja kementerian/lembaga negara masih rendah. Kementerian Keuangan menyatakan anggaran belanja kementerian/lembaga negara yang terpakai hingga akhir Juni 2015 baru sekitar 26,2%.
Ada 29 kementerian/lembaga negara dengan penyerapan anggaran di bawah 20%, 16 kementerian/lembaga negara dengan penyerapan anggaran 20%-26,1%, dan 40 kementerian/lembaga negara dengan penyerapan anggaran di atas 26,2 %.
Kemenhub termasuk salah satu kementerian dengan penyerapan anggaran di bawah 20%. Kemenpupera baru merealisasikan anggaran belanja 14,8%. Kemensos berhasil mencapai penyerapan anggaran tertinggi, sebesar 40%, pada akhir Mei 2015 dan mencapai 64,1% pada semester pertama 2015.
Secara umum, anggaran belanja kementerian/lembaga negara diperkirakan baru terpakai Rp208,5 triliun pada semester pertama 2015. Ketika kita menilik realisasi belanja berdasarkan fungsinya, belanja pegawai menghabiskan Rp73,6 triliun.
Realisasi belanja modal yang notabene merupakan belanja untuk memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang bermanfaat dalam jangka panjang baru mencapai Rp10,2 triliun (3,7%) pada Mei 2015.
Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan belanja modal terus meningkat hingga mencapai 9,4% pada akhir Juni 2015 (bisnis.com, 29 Juni 2015). Pola realisasi belanja pemerintah pusat tersebut mirip pemerintahan sebelumnya.
Belanja pegawai mendominasi pengeluaran pada semester pertama, sedangkan perlombaan dalam penyerapan anggaran seolah-olah terjadi menjelang akhir tahun. Hal ini perlu mendapat perhatian Presiden Jokowi karena dapat menimbulkan kebocoran dan inefisiensi anggaran.
Pemerintah mengakui rendahnya penyerapan anggaran pada semester pertama tahun ini. Pembenahan nomenklatur kementerian dengan konsekuensi ada yang mengalami perubahan menjadi salah satu sebabnya (solopos.com, 19 Mei 2015).
Banyak pejabat takut mengeksekusi anggaran karena khawatir tersangkut masalah hukum. Selain itu, terdapat beberapa kendala yang disebabkan penyesuaian kabinet yang masih baru, perubahan aturan administratif, dan kurangnya sosialisasi program-program pemerintah pusat. [Baca: Tantangan Pemerintah]
Tantangan Pemerintah
Bank Dunia juga menyoroti kelambatan penyerapan anggaran belanja pemerintah. Laporan periodik bertajuk Indonesia Economic Quarterly–July 2015 menyatakan program ambisius pengalihan alokasi subsidi BBM dan kenaikan belanja modal merupakan tantangan bagi pemerintah untuk merealisasikannya.
Hal ini bisa dipahami karena penyerapan belanja modal mencakup pembangunan infrastruktur yang mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemerintahan sebelumnya menggunakan tingginya penyerapan anggaran belanja sebagai indikator kinerja, pemerintahan Presiden Jokowi mengubahnya dengan efisiensi dan penghematan tanpa mengurangi target.
Tidak mengherankan jika Jokowi mencanangkan gerakan penghematan nasional beberapa waktu lalu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menerbitkan surat edaran pembatasan kegiatan pertemuan atau rapat di luar kantor bagi instansi pemerintah sebagai respons gerakan tersebut.
Meskipun penyerapan anggaran bukan lagi patokan, Presiden Jokowi tetap berpendapat realisasi anggaran belanja diperlukan karena memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Jokowi mengatakan beberapa persoalan, termasuk persoalan kelembagaan, harus segera diselesaikan (solopos.com, 9 Juni 2015).
Untuk mendorong efisiensi dan penghematan, Kementerian Pendagayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyatakan akan memberikan sanksi dan penghargaan kepada kementerian dan lembaga pemerintah.
APBN-P 2015 yang ambisius telah memunculkan ekspektasi yang besar dari berbagai kalangan. Dari luar negeri, negara dan lembaga donor tentu menunggu realisasi anggaran belanja mengingat mereka berkepentingan melihat kinerja pemerintah dalam menggunakan dana bantuan mereka.
Masyarakat dalam negeri menunggu realisasi APBN-P 2015 mengingat banyak masyarakat rela subsidi BBM jatah mereka dialihkan untuk berbagai program lainnya. Realisasi pembangunan infrastruktur, peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan, serta pertumbuhan ekonomi masih ditunggu oleh segenap bangsa Indonesia dan banyak kalangan lainnya.
Pemerintah hendaknya mempercepat penyerapan anggaran dalam semester kedua 2015 ini sehingga mencapai target tanpa mengurangi kualitasnya. Selanjutnya, peningkatan kapasitas perencana dan pengguna anggaran mutlak harus diwujudkan.
Perencanaan anggaran harus lebih terukur dengan target realistis untuk dicapai sesuai dinamika situasi dan kondisi Indonesia dan dunia. Peningkatan sinergi antarkementerian dan lembaga pengguna anggaran diperlukan untuk mencapai target penyerapan anggaran.
Dengan demikian pemerintah dapat memelihara ekspektasi berbagai pihak terhadap anggaran tanpa menemui banyak kendala untuk merealisasikan anggaran.
Pada akhirnya kredibilitas pemerintah akan meningkat di mata rakyat karena pemerintah diyakini akan mampu meningkatkan kesejahteraan segenap rakyat Indonesia.