SOLOPOS.COM - Ilustrasi uang (JIBI/Harian Jogja/Reuters)
APBD Klaten dinilai masih rendah penyerapannya. Hingga pertengahan tahun, penyerapan APBD baru 28 persen.
Solopos.com, KLATEN – Penyerapan APBD tahun 2015 di Kabupaten Klaten diakui masih rendah. Hingga pertengahan tahun 2015, penyerapan APBD baru menyentuh angka 28 persen.
Berdasarkan data yang dihimpun Solopos.com, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten berencana mengeluarkan anggaran belanja yang bersumber dari APBD 2015 senilai Rp2,1 triliun. Hingga semester pertama 2015, realisasi penyerapan anggaran baru senilai Rp596,3 miliar. Di antara satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang penyerapan anggarannya dinilai masih rendah, seperti di Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinas Kesehatan (Dinkes), dan Dinas Perhubungan (Dishub).
Di Disdik, penyerapan APBD baru menyentuh angka 30 persen dari total rencana belanja senilai Rp1,1 triliun. Realisasi penyerapan dana di Disdik baru menyentuh angka Rp332 miliar. Di Dinkes, perencanaan belanja senilai Rp24 miliar, baru menyentuh angka Rp8,4 juta. Di DPU, realisasi belanja baru menyentuh angka Rp15,7 miliar. Padahal, rencana belanja di DPU senilai Rp30 miliar. Sedangkan, realisasi penyerapan di Dishub baru mencapai angka Rp121,8 miliar dari rencana belanja senilai Rp229,1 miliar.
“Masih rendahnya penyerapan anggaran seperti itu terjadi di semua SKPD di Klaten. Belanja daerah di sini meliputi semuanya, seperti belanja modal dan belanja operasional [belanja daerah senilai Rp2,1 triliun setelah memperoleh dana perimbangan senilai Rp36 miliar],” kata Kepala Bidang (Kabid) Akuntansi dan Pembiayaan Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DP2KAD) Klaten, Purwanto Agus Raharjo, saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Kamis (30/7/2015).
Purwanto Agus Raharjo mengatakan lambannya penyerapan anggaran di masing-masing SKPD dipengaruhi berbagai faktor. Di antaranya, terkait pemenuhan kelengkapan administrasi pelelangan, belum turunnya petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) pelaksanaan proyek, dan salah penulisan nomor rekening dalam laporan keuangan.
“Semoga, penyerapan APBD-P nanti bisa jauh lebih cepat dibandingkan dibandingkan APBD. Yang terpenting, semuanya harus sesuai dengan anggaran kinerja [saat ini masih berlangsung pembahasan APBD-P di Klaten],” katanya.
Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Klaten, Jaka Sawaldi, mengakui penyerapan anggaran di semua SKPD berjalan lamban. Kendati seperti itu, dirinya meyakini penyerapan anggaran yang bersumber dari APBD-P nanti dapat berjalan sesuai rencana.
“Tentu akan kami evaluasi hal itu. Nanti akan dilakukan percepatan penyerapan. Memang, penyerapan paling lamban di Disdik. Tapi hal itu wajar karena di sana tidak langsung dapat menggunakan anggaran [menunggu proses lelang dan menunggu Juklak dan Juknis],” katanya.