SOLOPOS.COM - Perundingan nuklir Iran di Jenewa, Swiss. (rawstory.com)
Program nuklir Iran terus berlanjut dan sanksi ekonomi telah dicabut. Indonesia menjadi salah satu negara yang didekati.
Solopos.com, JAKARTA — Wakil Presiden Jusuf Kalla menerima kunjungan Duta Besar (Dubes) Iran untuk Indonesia Valiollah Mohammadi guna membahas ulang kerja sama kedua negara pasca dicabutnya sanksi dari Dewan Keamanan (DK) PBB.
Setelah pertemuan yang berlangsung di Kantor Wapres, Mohammadi mengatakan hubungan antara Indonesia-Iran merupakan hubungan yang sangat baik dan bersejarah. Bahkan hubungan yang disebut berakar pada sejarah kedua negara hendak ditingkatkan oleh pemimpin dan pejabat tinggi Indonesia dan Iran.
“Mengingat potensi yang terdapat antara kedua negara, kami membahas mengenai sektor-sektor yang bisa dikerjasamakan, seperti kebudayaan, sosial, ekonomi, perdagangan, investasi, politik, diplomatik, dan lain-lain,” katanya di Kantor Wapres, Kamis (30/7/2015).
Menurutnya, Indonesia memberikan dukungan positif kepada Iran pasca resolusi DK PBB tentang kesepakatan nuklir Iran yang menjadi dasar pencabutan sanksi ekonomi internasional terhadap Iran. Resolusi tersebut disepakati di New York, Amerika Serikat, pada Senin (20/7/2015).
Dalam kesepakatan nuklir tersebut, Iran berjanji untuk mengizinkan pemantau internasional memeriksa fasilitas nuklirnya selama 10 tahun ke depan. Selain itu, Iran terbuka terhadap langkah-langkah lain yang dirancang untuk menjamin bahwa kegiatan energi nuklir negara itu murni untuk tujuan damai.
Resolusi DK PBB yang mengikat secara hukum, menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan untuk pencabutan sanksi PBB. Namun, resolusi ini tidak memiliki konsekuensi hukum atas sanksi yang ditetapkan secara terpisah oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa.
“Pak Wapres mendukung kesepakatan tersebut dan juga menyampaikan bahwa semoga kesepakatan ini dapat mendorong kerjasama antara dua negara,” kata Mohammadi.
Kesepakatan itu didasarkan pada Rencana Aksi Menyeluruh Bersama (JCPOA) yang dicapai pada 14 Juli antara Iran dengan P5+1–Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Tiongkok, dan Rusia ditambah Jerman–setelah dua pekan perundingan alot di Wina, Austria. Kesepakatan tersebut menetapkan pembatasan ketat atas program nuklir Iran.
Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Politik, Dewi Fortuna Anwar, menambahkan Iran dan Indonesia tidak menunggu penandatanganan resolusi yang secara resmi mencabut sanksi ekonomi bagi Iran. “Jadi sudah mulai digarap bagaimana kerjasama di berbagai bidang direalisasikan secara cepat, karena ini sebenarnya kunci utama mengapa banyak kesepakatan yang tidak bisa direalisasikan,” kata Dewi.