SOLOPOS.COM - Hadi Rudyatmo dan Purnomo bersepeda ke Kantor KPU Kota Solo, Minggu (26/7/2015). (Burhan Aris Nugraha/JIBI/Solopos)
Pilkada Solo 2015 digelar 9 Desember. Incumbet, Hadi Rudyatmo kembali maju dalam pilkada.
Solopos.com, SOLO — Pengamat politik dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Agus Riewanto, meminta para pejabat publik dan pejabat birokrasi wajib berpuasa bicara selama proses pemilihan kepala daerah (pilkada). Bila pejabat berbicara dan keseleo sedikit saja bisa menyinggung perasaan orang lain.
Dia menilai kata-kata yang disampaikan Sekretarias Daerah (Sekda) Solo Budi Suharto yang mengimbau kepada pegawai negeri sipil (PNS) agar memilih figur yang berpengalaman itu menunjukkan makna bersayap. Agus mengatakan secara eksplisit kata-kata itu sudah mengarah pada calon tertentu.
“Saya kira masyarakat sudah tahu tanpa harus diarah-arahkan. Daripada menimbulkan politik berpihak lebih baik pejabat pemerintah itu berpuasa bicara saja. Secara faksun politik, bicara itu sudah mengarah. Mestinya Panwaslu harus mengantisipasi. Kalau pelanggaran hukum belum karena belum ada realisasi perbuatan,” kata Agus saat dihubungi Solopos.com, Selasa (28/7/2015) malam.
Trik Politik
Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sragen itu juga membaca adanya trik politik anggaran di lingkungan Pemkot Solo. Ketika Sekda masih menindaklanjuti instruksi kepala daerah yang sudah tidak menjabat lagi untuk menaikkan tambahan penghasilan (tamsil) untuk PNS pada 2016, kata dia, menunjukkan adanya kesan skenario politik untuk mencari simpati PNS.
Agus menilai kepala daerah yang menjadi calon petahana seolah-olah cuci tangan. “Ya, secara psikologis kebijakan itu memiliki image positif kepada PNS dan akhirnya memilih tokoh itu. Kritik ini sebagai respons publik. Saya kira publik dan DPRD harus mengawal hal itu. Jadi jangan sampai ada permainan anggaran menjelang pilkada. Dengan adanya kebijakan itu terindikasi adanya kepentingan politik terselubung,” tutur dia.
Dia berpendapat secara formal apa yang dilakukan Sekda itu tidak salah. Mestinya kebijakan itu selama belum digedok, harap dia, harus dievaluasi. Dia menyarankan pemerintah itu seharusnya mengencangkan ikat pinggang dan para PNS bekerja untuk menyalani masyarakat bukan mencari sesuatu dari masyarakat. “Buktikan pemerintahan yang lebih baik dengan bekerja jangan mengambil sesuatu tetapi memberi sesuatu kepada masyarakat,” tambah dia.(Tri Rahayu)