SOLOPOS.COM - Ilustrasi suasana sekolah (JIBI/Solopos/Dok)
Penetapan jam sekolah diwacanakan dilakukan lima hari dalam sepekan.
Solopos.com, SEMARANG-Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah menyayangkan tindakan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang menerbitkan surat edaran bernomor 420/006752/2015 yang di dalamnya terdapat keterangan pemberlakuan uji coba program lima hari sekolah pada tahun ajaran 2015/2016.
“Selain secara sepihak, penerbitan surat edaran terkait uji coba program lima hari sekolah dalam sepekan itu juga tidak melalui pembahasan bersama kami,” kata Wakil Ketua Komisi E DPRD Jateng Joko Purnomo di Semarang, Rabu (22/7/2015).
Menurut dia, dengan tidak dilibatkannya kalangan legislator pada pembahasan uji coba program lima hari sekolah tersebut, hal itu sama artinya dengan kalangan eksekutif tidak menganggap keberadaan anggota Komisi E DPRD Jateng yang membidangi masalah pendidikan.
Menurut dia, dengan tidak dilibatkannya kalangan legislator pada pembahasan uji coba program lima hari sekolah tersebut, hal itu sama artinya dengan kalangan eksekutif tidak menganggap keberadaan anggota Komisi E DPRD Jateng yang membidangi masalah pendidikan.
“Jika Gubernur Jateng menganggap kami sebagai mitra maka seharusnya melibatkan kami dalam pembahasan program lima hari sekolah dan tidak menerbitkan surat edaran secara sepihak karena kebijakan yang diambil gubernur merupakan kebijakan publik yang berdampak pada pendidikan di Jateng,” ujarnya.
Politikus PDIP itu, juga mengkritisi kebijakan Pemerintah Provinsi Jateng berupa uji coba program lima hari sekolah dan memperbolehkan sekolah-sekolah yang tidak siap untuk tidak menerapkannya.
Uji coba program lima hari sekolah, kata dia, cukup dilakukan dengan mengambil sampel, kemudian dilakukan evaluasi guna mengetahui apakah hasilnya menggembirakan atau justru sebaliknya.
Anggota Komisi E DPRD Jateng Muh Zen mengatakan beberapa waktu lalu pihaknya sudah pernah melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah guna menyerap aspirasi masyarakat terkait dengan rencana penerapan program lima hari sekolah.
“Hal itu kami lakukan sebagai langkah antisipasi jika pemprov meminta masukan dari DPRD, tapi ternyata yang terjadi tidak demikian dan surat edaran sudah diterbitkan tanpa pernah mengajak bicara kami sebagai mitra,” ujarnya.
Ketua Fraksi PKS DPRD Jateng Karsono meminta agar rencana penerapan program waktu belajar selama lima hari sekolah dalam sepekan di jenjang tingkat atas, dikaji dengan mempertimbangkan berbagai aspek.
“Uji coba program lima hari sekolah juga harus dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan kondisi di masing-masing sekolah karena kondisi sekolah di Kota Semarang dengan sekolah di pelosok kabupaten itu berbeda,” katanya.
Karsono juga mempertanyakan mengenai waktu pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler oleh para pelajar jika program lima hari sekolah jadi diterapkan.
“Kalau kegiatan belajar mengajarnya hingga sore, terus ekstrakurikulernya kapan? Dan jika ekstrakurikulernya Sabtu, maka para pelajar sama saja bersekolah selama enam hari,” ujarnya.
Pemprov Jateng segera melakukan uji coba penerapan program waktu belajar selama lima hari sekolah dalam sepekan di jenjang sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah luar biasa.
“Setelah melakukan kajian, kami akan melakukan uji coba di tiga jenjang pada tahun ajaran baru mendatang,” kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Terkait dengan rencana uji coba lima hari sekolah di Jateng tersebut, Ganjar berencana menyurati bupati dan wali kota di 35 kabupaten/kota karena pengelolaan sekolah menjadi wewenang masing-masing pemerintah daerah.
“Penerapan program waktu belajar selama lima hari sekolah dalam sepekan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pertemuan dengan orang tua masing-masing,” ujarnya.
Menurut Ganjar, setiap orang tua harus memperhatikan kualitas pertemuan dengan anak-anaknya di luar jam sekolah sehingga komunikasi antarkeluarga dapat berjalan baik.