SOLOPOS.COM - Bupati Karanganyar, Juliyatmono (kanan), dan Wakil Bupati, Rohadi Widodo (kedua dari kanan), menyalami warga seusai shalat Idul Fitri 2015 di Lapangan Jatipuro, Jatipuro, Jumat (17/7/2015) pagi WIB. (Triyono/JIBI/Solopos)
Lebaran 2015 yang dirayakan bersama-sama menimbulkan kesan khusus bagi umat Islam, termasuk di Karanganyar.
Solopos.com, KARANGANYAR — Warga Jatipuro mendapatkan kehormatan menyelenggarakan salat Idulfitri 2015 bersama Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Karanganyar, Juliyatmono dan Rohadi Widodo, Jumat (17/7/2015) pagi WIB. Seusai salat, warga pun saling berebut menyalami dua pemimpin di Bumi Intan Pari tersebut.
Sebagai wilayah pinggiran, kehadiran Bupati dan Wabup dalam sebuah kegiatan keagamaan semacam salat Idulfitri memang jarang terjadi. Namun, peristiwa itu berlangsung pada Lebaran tahun ini. Juliyatmono dan Rohadi Widodo berkesempatan memimpin langsung ibadah umat Islam seusai Ramadan 2015 itu di Lapangan Jatipuro, Kecamatan Jatipuro.
Tidak mengherankan bila warga tidak ingin menyia-nyiakan momentum langka tersebut untuk sekadar menyalami dan bertegur sapa dengan pasangan Bupati-Wabup terpilih pada 2013 lalu itu. Antrean warga bahkan terlihat mengular di sisi barat lapangan meski ada sebagian dari mereka yang memilih langsung pulang seusai salat.
“Saya melihat ini sebuah kegiatan bagus [Bupati-Wabup shalat Idul Fitri di daerah pinggiran]. Kami bisa melihat masyarakat yang guyub rukun. Pada dasarnya kami memang ingin melihat masyarakat bisa beribadah secara bersama-sama di satu tempat meski mungkin masih ada yang melaksanakan sendiri,” ujar Rohadi kepada Solopos.com seusai menyempatkan diri beramah tamah dengan warga, Jumat.
Rohadi mengatakan kegiatan yang sama diharapkan terus berlangsung pada Idul Fitri tahun-tahun berikutnya. “Ini Idulfitri yang kedua setelah kami menjadi pasangan Bupati dan wakil Bupati. Dulu di tahun pertama kami mengikuti shalat di alun-alun [Karanganyar] namun sesudahnya kami akan mengupayakan untuk melakukannya di daerah-daerah,” lanjut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.