SOLOPOS.COM - Wisatawan bermain dan berenang saat berkunjung ke Pantai Parangtritis, Bantul, (JIBI/Harian Jogja/Desi Suryanto)
Tim SAR Bantul untuk 90 anggota terpaksa harus mengeluarkan uang pribadi.
Harianjogja.com, BANTUL– Sebanyak 90 anggota SAR di Kabupaten Bantul harus membiayai sendiri asuransi ketenagakerjaan lantaran tidak ditanggung pemerintah. Kendati keselamatan profesi ini dianggap sangat berisiko.
Sekretaris SAR Pantai Parangtritis, Bantul Taufik M Faqih mengatakan, hingga saat ini Pemkab Bantul belum membiayai premi asuransi ketenagakerjaan seluruh anggota SAR. Alhasil, anggota menanggung sendiri asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan yang mereka ikuti.
“Ada 90 anggota SAR total dari Pantai Parangtritis samapai Pandansimo, semuanya bayar sendiri,” terang Taufik, Senin (13/7/2015).
Sejatinya kata Taufik, ada asuransi gratis yang diberikan perusahaan asuransi Jasaraharja. Namun besar klaim yang ditanggung maksimal hanya Rp6 juta. Faktanya kata dia, biaya pengobatan akibat kecelakaan kerja jumlahnya kerap di atas Rp6 juta.
Itu sebabnya, para anggota SAR berinisiatif mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan. “Kalau BPJS, nilai yang dicover maksimal Rp20 juta lebih besar dari Jasaraharja,” papar dia.
Ia berharap pemerintah turun tangan menanggung asuransi ketenagakerjaan anggota SAR, kendati nilainya dianggap tidak besar yaitu Rp15.600 per bulan. Sebab menurut Taufik, tingkat risiko pekerjaan anggota SAR sangat besar.
Menurutnya tidak jarang anggota SAR mengalami kecelakaan saat menjalankan tugasnya menolong korban. Kecelakaan dapat terjadi di darat, laut atau di area batu karang saat mengevakuasi korban tenggelam. Apalagi saat momen Lebaran seperti sekarang, beban kerja SAR kian bertambah karena harus mengamankan ribuan wisatawan. “Misalnya belum lama ini, ada anggota mengalami patah di bagian kaki karena berupaya menolong korban tenggelam,” ujar dia.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul Dwi Daryanto menyatakan, pemerintah kini tengah mengkaji kebijakan menanggung asuransi ketenagakerjaan anggota SAR. Apalagi kata dia, besar premi yang dibayar tiap bulannya tidak banyak.
“Sebelum membuat kebijakan itu, kami harus kaji dulu aturannya bagaimana. Supaya setelah dibuat tidak menyalahi aturan. Biar kita juga sama-sama nyaman. Persoalan asuransi ini memang sudah menjadi perhatian kami. Apalagi nilainya juga tidak besar,” terang Dwi Daryanto.