SOLOPOS.COM - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo (Dok/JIBI/Solopos)
Pilkada serentak akan digelar tahun ini.
Kanalsemarang.com, SEMARANG – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menuai kritik karena melegalkan politik dinasti. Menurut Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo akan ada indikasi kepemimpinan berkutat pada keluarga petahana.
“Ini sudah putusan, ya, putusan MK harus diikuti. Tapi saya yakin besok keluarga, anak, istri, cucu, adek, kakak akan berjubel semua di sana [pemerintahan], lihat aja,” kata Ganjar, seperti dilansir detikcom, Jumat (10/7/2015).
Politisi PDIP itu menegaskan masyarakat harus lebih jeli dalam memilih pemimpin, karena harus melihat track recordnya. “Politik itulah yang harus dilihat masyarakat lebih jeli. Leadership-nya bagaimana, punya visi misi tidak?” tegasnya.
Bahkan kemungkinan terburuk dari politik dinasti itu adalah money politic, karena jika memiliki finansial besar maka dimungkinkan cara tersebut untuk membantu memuluskan dinastinya di pemerintahan.
“Dalam kondisi ini ya saya lihat masih rawan. Seolah-olah kalau suami memimpin, istri bisa memimpin atau sebaliknya, sebenernya tidak,” tandasnya.
Menurutnya jika memang ingin seperti Amerika Serikat seperti yang dikemukakan Ketua MK, Arief Hidayat, maka harus benar-benar mencontoh keluarga Kennedy yang memang mempersiapkan sejak dini keluarganya dengan pengetahuan politik.
“Kalau negaranya sudah maju seperti Amerika, contohnya keluarga Kennedy, seluruh keluarganya dipersiapkan, sekolahnya hebat-hebat, pelajaran politiknya dimulai sejak yang seniornya itu menjabat. Tapi nek sak durunge mereka rak ceto (tapi kalau sebelumnya sudah tidak jelas) terus terjun (ke politik) tiba-tiba, track recordnya tidak ada, ya tidak bisa,” beber Ganjar.
Sementara itu terkait Balgis Diab, istri Wali Kota Pekalongan Basyir Ahmad yang direncanakan maju sebagai bakal calon kepala daerah, Ganjar mengatakan saat ini hanya bisa “main tebak-tebakan”. Karena Ganjar dijanjikan akan dikirim surat pernyataan yang menyebutkan Balgis tidak akan maju sebagai bakal calon wali kota, namun hingga saat ini surat tersebut tidak pernah sampai.
“Dia janjinya akan tulis pernyataan, tapi tidak pernah datang itu pernyataannya. Tapi tidak berlaku lagi kan sekarang. Kita buat tebak-tebakan apakah nyonya-nya [Balgis] akan maju atau tidak,” ujar Ganjar.
Selain itu Ganjar juga mengimbau masyarakat lagi-lagi harus jeli dalam memilih pimpinan karena putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 yang keluar hari Kamis (9/7/2015) kemarin yang memberikan kesempatan kepada mantan narapidana ikut pemilihan kepala daerah.
“Dengan putusan MK itu, orang yang pernah dipidana boleh maju, maka sekarang setiap orang jadi harus dituntut lebih pintar dan lebih jeli. Apakah mereka orang terpercaya yang kira-kira tidak akan jadi residivis mengulang perbuatannya begitu,” katanya.