SOLOPOS.COM - Ilustrasi pemungutan suara (JIBI/Solopos/Antara)
Pilkada Solo 2015 kedua kubu yang akan bertarung terus bersiap.
Solopos.com, SOLO—Di saat Koalisi Solo Bersama (KSB) masih fokus pada dinamika internal, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) justru tancap gas dengan menggandeng sejumlah partai politik (parpol) lain, seperti Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasdem, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPC PDIP Solo, Putut Gunawan, saat ditemui solopos.com, Jumat (10/7/2015), menyatakan secara umum putusan Mahkamah Konstitusi (MK) akan berdampak pada perubahan konstelasi politik pemilihan kepala daerah (pilkada). Putut bisa memahami semangat MK mengeluarkan putusan itu, yakni agar tidak terjadi conflict of interest (konflik kepentingan). Sejauh mana konstelasi politik itu, kata dia, tergantung pada sikap calon wakil wali kota (cawawali) KSB, Umar Hasyim.
Putut menyatakan potensi itu sebenarnya sudah diantisipasi PDIP sejak awal. Dia menyontohkan Teguh Prakosa yang sudah berkomitmen tidak akan maju dalam pilkada ketika menjadi Ketua DPRD Solo. Ketentuan itu, kata Putut, berlaku bagi PDIP secara nasional.
“Dengan ketentuan itu orentasi dan visi masing-masing kader itu ada pedoman yang jelas. Karier politik kader PDIP pun jelas sehingga ada konsistensi sikap kader yang nantinya bisa membangun kepercayaan publik,” kata Putut.
Putut mengatakan PDIP tidak terpengaruh dengan putusan MK. Dia menyatakan PDIP justru mulai bergerak mendekati sejumlah pimpinan parpol.
“PDIP dengan Hanura sudah ada pembicaraan konkret. Dengan Nasdem juga sudah ada pembicaraan secara intensif. Kemudian dengan PKB tingga menunggu adanya perubahan kepengurusan partai. Kami juga berkomunikasi dengan PKPI. Upaya itu dilakukan untuk legitimasi politik. Posisi pasangan PDIP itu ada dukungan dari partai lain,” ujar Putut.
Sementara itu, Ketua 1 KSB, Sugeng Riyanto, saat ditemui solopos.com secara terpisah, mengatakan belum ada gerakan politik yang signifikan di KSB. Dia berpendapat KSB masih fokus pada sikap cawawali KSB. Secara paralel, sambung Sugeng, KSB juga berupaya mengkonsolidasikan terbentuknya tim pemenangan dan mendapat rekomendasi DPP.
“Setelah pasangan yang diusung KSB fixed, kami baru bisa bicara tahapan selanjutnya. KSB sebenarnya tidak terganggu dengan putusan MK, kecuali bila Pak Umar mundur dari cawawali. Kalau Pak Umar mundur ya tentunya ada mekanisme lagi. KSB tidak serta merta menetapkan cawawali yang ada sebelumnya sebagai pengganti Pak Umar. Tapi semua itu masih menunggu keputusan Pak Umar,” ujar Sugeng.