SOLOPOS.COM - Ketua DPRD Wonogiri, Setyo Sukarno (dua dari kiri) menandatangani rekomendasi DPRD Wonogiri atas laporan akhir masa jabatan Bupati selama lima tahun memimpin Wonogiri di sidang paripurna DPRD di Grha Paripurna DPRD Wonogiri, Rabu (8/7/2015). (JIBI/Solopos/Trianto Hery Suryono)
Keuangan daerah Pemkab Wonogiri gagal mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK.
Solopos.com, WONOGIRI-Tujuh fraksi di DPRD Wonogiri melalui juru bicara masing-masing menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2014 dimintakan koreksi ke Gubernur Jateng. Dalam pandangan akhirnya, masing-masing fraksi menyoroti kegagalan Wonogiri mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP).
Persetujuan itu terungkap dalam sidang paripurna DPRD di Grha Paripurna DPRD Wonogiri, Rabu (8/7). Tujuh fraksi itu adalah FPDIP, FPG, FPKS, FPAN, FPD, Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Persatuan Kebangkitan Nasional (FPKN). Juru bicara (jubir) FPKS, Sriyanto mengatakan, bahwa setiap tahun upaya meraih WTP Wonogiri terus diupayakan tetapi tetap gagal. PKS mengusulkan agar Bupati menata ulang perencanaan dan memaksimalkan potensi yang ada agar cita-cita WTP tercapai.
PKS meminta Bupati memberikan teguran dan punishmen terhadap rekanan ataupun SKPD yang gagal menyelesaikan program kerjanya. “Koordinasi dan komunikasi antar SKPD (satuan kerja perangkat daerah) harus terus ditingkatkan dan dibenahi. Bupati harus tahu dan lebih memperhatkannya karena terkait program pembangunan yang melibatkan kerja sama antar SKPD.”
Jubir FPDIP, Catur Winarko mendesak kepada masing-masing SKPD melaksanakan evaluasi berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar predikat WTP tercapai.
“Di tahun anggaran 2014 masih terlihat ego sektoral antar SKPD. Ke depan persoalan itu agar tidak terulang sehingga program kerja dapat berjalan dengan baik. Juga agar dibentuk badan khusus menangani aset agar opini WTP dari BPK dapat diraih,” ujar jubir FPG, Sugeng Achmadi.
Pada bagian lain, Sugeng menilai proses lelang di tahun anggaran 2014 masih terjadi keterlambatan sehingga menghambat perencanaan dan menghasilkan kualitas proyek yang tak baik. Sugeng meminta sumber daya manusia di unit layanan pengadaan (ULP) lebih mumpuni dan profesional.
“Pengadaan barang dan jasa agar lebih terpadu, efektif dan efisien. Juga perda ataupun perbup yang sudah tidak produktif agar segera dikaji ulang dan dilakukan perubahan.”
Bupati Wonogiri, Danar Rahmanto mengatakan, saran dan rekomendasi anggota DPRD Wonogiri telah ditindaklanjuti. Bupati berjanji koordinasi antar SKPD akan ditingkatkan agar serapan anggaran dan capaian perencanaan terwujud sehingga opini WTP cepat diperoleh.