SOLOPOS.COM - Petugas BPJS melayani tenaga kerja. (JIBI/Bisnis/Dok)
BPJS Ketenagakerjaan program jaminan hari tua (JHT) akhirnya direvisi.
Solopos.com, JAKARTA — Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri dinilai mempermalukan Presiden Jokowi.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2015 tentang BPJS Ketenagakerjaan menuai banyak protes dari kalangan masyarakat. Padahal PP tersebut belum sempat dilaksanakan.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai kejadian ini mencoreng wajah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia menilai kegaduhan mengenai pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan kelalaian Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri yang tidak mengakomodir aspirasi dari para pekerja.
“Itu mempermalukan Presiden Jokowi karena PP baru satu hari ditandatangani Presiden dan belum diimplementasikan, tapi harus direvisi akibat kelalaian Menaker karena menuai protes masyarakat dan buruh,” jelas Said Iqbal dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (5/7/2015), sebagaimana dikutip Okezone.
Lebih lanjut dia mengatakan, baiknya pemerintah mendengarkan masukan dari para pekerja sebelum melakukan revisi. Pasalnya, buruh yang tergabung dalam serikat maupun federasi memiliki aspirasi yang patut didengar pemerintah.
Misalnya, buruh menentang waktu kepesertaan yang dapat mencairkan dana JHTsetelah 10 tahun dan saat usia 56 tahun. Hal itu dinilai memberatkan buruh karena dalam aturan sebelumnya waktu kepesertaan yang dapat mencairkan dana JHT hanya lima tahun.
“Padahal JHT sebagai tabungan buruh sangat dibutuhkan ketika ada kebutuhan mendesak. Jadi dalam revisi PP nya dikembalikan ke aturan lama yaitu dana JHT dapat diambil setelah 5 tahun kepesertaan (baik peserta aktif maupun yang ter-PHK),” sebutnya.