Soloraya
Senin, 6 Juli 2015 - 23:50 WIB

APBD PERUBAHAN BOYOLALI : Belanja Daerah Diusulkan Naik Jadi Rp2,04 Triliun

Redaksi Solopos.com  /  Anik Sulistyawati  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Ilustrasi (JIBI/Bisnis/Dok)

APBD perubahan Boyolali belanja tahun ini diusulkan naik 11,08%.

Solopos.com,BOYOLALI—Belanja daerah tahun ini diusulkan naik 11,08% dari Rp1,84 triliun menjadi Rp2,04 triliun.

Advertisement

Dalam rancangan perubahan APBD 2015, pos-pos belanja yang diusulkan naik cukup signifikan antara lain belanja hibah, belanja pegawai, dan belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa.
Belanja hibah naik Rp28,53 miliar dari Rp66,56 miliar menjadi Rp95,10 miliar. Belanja pegawai naik dari Rp1,05 triliun menjadi Rp1,10 triliun atau naik 4,84%, dan belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa naik 27% dari Rp139,68 miliar menjadi Rp177,61 miliar.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Boyolali, Syawaludin, menyampaikan belanja hibah pada APBD Perubahan 2015 naik cukup signifikan karena tahun ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali mendapat kucuran dana hibah dari pemerintah pusat yang cukup tinggi mencapai Rp21 miliar.

“Sesuai surat dari Kementerian Keuangan, pendapatan Rp21 miliar itu terkait dengan hibah daerah untuk PDAM. Saat ini, rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal untuk PDAM sedang dibahas, rencananya hibah Rp21 miliar itu untuk PDAM,” kata Syawaludin, melalui Kabid Anggaran, Purnawan, saat ditemui solopos.com, Senin (6/7/2015).

Advertisement

Sementara itu, masih ada tambahan belanja hibah senilai Rp7 miliar rencananya untuk kegiatan Pilkada, seperti memenuhi kekurangan anggaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panwaslu, serta anggaran pengamanan pilkada dari TNI dan Polri.
“Jadi kenaikan hibah ini bukan untuk dana-dana aspirasi,” imbuh Purnawan.

Meningkatnya belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa juga meningkat signifikan setelah pemerintah pusat memutuskan menambah alokasi dana desa. “Kalau untuk belanja pegawai, selain dari penambahan PNS dari K2 juga untuk membayar sertifikasi guru yang belum cair di tahun 2014.”

Selain meningkatkan porsi belanja daerah yang akhirnya menembus angka Rp2 triliun, Pemkab Boyolali juga mematok kenaikan pendapatan 6,11% dari Rp1,79 triliun menjadi Rp1,90 triliun. Target setiap pos pendapatan asli daerah (PAD) dinaikkan. Seperti pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain.

Advertisement

“Kami berani menaikkan PAD karena realisasi pendapatan per Mei 2015 cukup menggembirakan. Kalau dihitung-hitung sampai tujuh bulan kedepan masih memungkinkan ada kenaikan pendapatan sehingga target kami naikkan.” Anggaran perubahan yang diusulkan masih akan dibahas di DPRD Boyolali.

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif