SOLOPOS.COM - Gedung KPK (Dwi Prasetya/JIBI/Bisnis)
Seleksi pimpinan KPK tahap pertama sudah rampung. Para calon dihadapkan dengan tantangan yang tak jauh dari sebelumnya.
Solopos.com, JAKARTA — Ternyata masih banyak orang yang ingin menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di tengah kuatnya isu pelemahan dan kriminalisasi pimpinan lembaga antirasuah itu.
Tepat pukul 12.00 WIB pada Jumat (3/7/2015), panitia seleksi yang dipimpin ekonom Destry Damayanti menutup pendaftaran calon pimpinan KPK setelah sempat diperpanjang selama 10 hari. Hasilnya, ada sekitar 578 pendaftar dari berbagai kalangan, termasuk Polri dan Kejaksaan.
Namun, lebih dari separuh pendaftar sudah pasti bakal dicoret karena tidak lolos seleksi administrasi. Mudahnya, mereka tidak mencantumkan pengalaman dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi yang diharuskan.
Namun, lebih dari separuh pendaftar sudah pasti bakal dicoret karena tidak lolos seleksi administrasi. Mudahnya, mereka tidak mencantumkan pengalaman dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi yang diharuskan.
Pansel KPK juga telah menyiapkan serangkaian ujian bagi yang lolos tahap pertama, seleksi administrasi. Untuk tahap kedua, pansel bakal meminta bakal calon harus membuat makalah visi dan misi pencegahan dan pemberantasan korupsi pada 8 Juli 2015.
Selanjutnya, pansel akan melanjutkan dengan melakukan uji psikologi dan melakukan assessment pada 27—28 Juli 2015. Tak lupa, pansel akan memastikan bakal calon yang diajukan kepada Presiden Joko Widodo sehat jasmani dan rohani.
Pendek kata, ratusan orang itu sudah siap dikriminalisasi. Bagaimana tidak, sederet pimpinan KPK sudah merasakan buah kriminalisasi itu. Sebut saja Antasari Azhar yang divonis menjadi otak pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen, Direktur PT Putra Rajawali Banjaran. Hal itu terjadi setelah memenjarakan Aulia Pohan, besan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang terlibat dalam kasus korupsi aliran dana Bank Indonesia.
Penerusnya, Abraham Samad kini menjadi pesakitan dengan tuduhan menggunakan indentitas palsu. Bambang Widjojanto juga ikut dituduh memberikan kesaksian palsu dalam sidang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.
Minimalnya, pimpinan KPK yang dalam sejarah selalu dijabat oleh laki-laki acap kali mendapat predikat buruk setelah diisukan dekat dan menjalin hubungan ‘spesial’ dengan perempuan. Antasari dengan Rani Juliani, caddy golf. Abraham Samad dengan Feriyani Lim. Cara-cara klise itu terbukti ampuh menggerus kredibilitas pimpinan dan lembaganya, KPK.
Pelemahan kredibilitas hingga kriminalisasi pimpinan KPK itu secara periodik muncul karena publik paham betul bahwa uang negeri ini sudah menjadi ajang korupsi baik eksekutif dan legislatif, dan bahkan aparat lainnya. Sebagai bukti, operasi tangkap tangan di Kabupaten Musi Banyuasin baru-baru ini melibatkan anggota DPRD serta kepala dinas justru memunculkan beberapa pertanyaan di kalangan pegiat antikorupsi.
Pertanyaannya, kenapa harus KPK yang harus datang dari Jakarta melakukan penangkapan? Ke mana Polri dan Kejaksaan yang beroperasi juga mempunyai tugas memberantas tindak pidana korupsi? Pertanyaan itu, memang tidak perlu dijawab karena publik sudah punya penilaian tentang kredibilitas sepak terjang KPK, Polri, dan Kejaksaan dalam memberantas korupsi di Tanah Air.
Atas dasar itu, kini publik sangat berharap pansel KPK mampu menyiapkan dengan menyelia calon pimpinan KPK yang relatif bersih dan pantang menerima “titipan”. Dari ratusan pendaftar, memang bukan hal yang mudah memilih delapan nama untuk diajukan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).