SOLOPOS.COM - Badrodin Haiti (JIBI/Solopos/Antara/dok)
Temuan BPK soal KPU yang dinilai merugikan negara terus bergulir.
Solopos.com, JAKARTA – Kapolri Jenderal Pol. Badrodin Haiti mengaku pihaknya menunggu laporan resmi audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pemilihan Umum Presiden dan Pemilihan Umum Legislatif.
“Ya tentu kita nanti menunggu hasil dari BPK. BPK yang nanti akan menyerahkan kepada Polri,” kata Kapolri di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Jumat (3/7/2015).
Kapolri mengatakan sudah ada koordinasi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dengan BPK untuk membicarakan hasil temuan audit KPU itu.
“Tentu Kabareskrim sudah koordinasi dengan BPK hanya memang resminya belum diserahkan kepada Polri,” kata Badrodin.
Menurut Badrodin bila BPK telah mempelajari hasil audit itu, selanjutnya tinggal diserahkan ke Polri untuk ditindaklanjuti.
“Nanti kalau sudah fix baru diserahkan ke Polri,” kata dia.
Sebelumnya diberitakan, audit BPK periode 2012-2014 terhadap kinerja KPU dalam Pemilu Presiden dan Legislatif 2014 menemukan ketidakpatuhan pada UU atas pengelolaan anggaran Pemilu 2014 oleh KPU senilai Rp334 miliar, lalu ada indikasi kerugian negara Rp34,3 miliar.
Atas laporan itu Dewan Perwakilan Rakyat kemudian meminta pertanggunjawaban KPU, bahkan mengancam akan memperkarakannya ke ranah hukum.
Seperti dilaporkan kpu.go.id, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II yang membahas temuan BPK tersebut, KPU siap menindaklanjuti rekomendasi BPK itu.
Sekretaris Jenderal KPU Arif Rahman Hakim mengatakan pihaknya sudah memerinci nilai audit sesuai satuan kerjanya.
“Kami sudah berkomunikasi dengan tim BPK, dan BPK juga memercayai kami. Prinsipnya KPU akan fokus sesuai peraturan yang berlaku,” kata dia, Senin (22/6/2015).