SOLOPOS.COM - Presiden Jokowi didampingi Wakil Presiden JK berbincang-bincang sesaat sebelum memimpin Sidang Kabinet sebelum sidang kabinet di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (30/3/2015). (JIBI/Solopos/Antara/Andika Wahyu)
Reshuffle kabinet Jokowi-JK makin panas. Presiden Jokowi diminta tak buru-buru berbicara soal perombakan kabinet.
Solopos.com, JAKARTA — Isu perombakan susunan kabinet terus memanas beberapa pekan terakhir. Terlebih, partai pendukung utama Presiden Jokowi, PDIP, kian gencar mendesak reshuffle, termasuk mengembuskan kabar adanya menteri yang tidak loyal.
Ketua MPR, Zulkifli Hasan, meminta kepada Presiden Jokowi agar pembicaraan mengenai reshuffle kabinet ditunda hingga situasi layak setelah lebaran pada Agustus atau September mendatang.
“Saya kira tidak bijak kita ramai soal reshuffle di bulan suci ramadhan sementara menterinya pontang-panting kerja sana-sini mukanya sampai bengep-bengep. Saya kira setelah Lebaran apakah akhir Agustus atau September membicarakan itu sudah layak,” katanya seusai ketemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jumat (3/7/2015).
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga menyampaikan kepada Jokowi agar pemerintah fokus menghadapi Ramadan 2015 dan Idul Fitri, terutama menjaga harga kebutuhan pokok tetap dalam jangkauan daya beli masyarakat.
Selain itu, Lebaran juga menjadi momen migrasi masyarakat besar-besaran, yaitu mudik yang melibatkan jutaan orang. Pemerintah harus bekerja keras untuk hal itu karena tidak mudah.
Menanggapi saran Zulkifli Hasan tersebut, Presiden Jokowi menyetujui idenya. Jokowi, kata Zul, akan membahas reshuffle setelah lebaran. “Setuju maksudnya jangan sekarang, [tapi] nanti,” ujarnya.
Menurut Zulkifli Hasan, perombakan kabinet yang baru bekerja enam bulan tidak perlu buru-buru. Satu semester para menteri masih butuh penyesuaian misalnya ada Kementerian yang digabung butuh adaptasi.