SOLOPOS.COM - Presiden Joko Widodo, Minggu (15/3/2015), bergegas memasuki Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat untuk memimpin rapat terbatas kabinet membahas perkembangan fluktuasi harga beras dan kurs rupiah. Presiden menyatakan kekecewaan kepada para pembantunya karena tidak ada satu laporan kepadanya pasca operasi pasar dan penyaluran beras raskin tiga pekan sebelumnya. (JIBI/Solopos/Antara/Andika Wahyu)
Reshuffle kabinet Jokowi-JK terus memunculkan isu merapatnya KMP ke pemerintahan.
Solopos.com, JAKARTA — Wakil Sekjen DPP PDIP, Ahmad Basarah, mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar memberikan kursi menteri kepada Koalisi Merah Putih (KMP) agar bisa menambah dukungan politik di parleman.
“Presiden harus berusaha agar menteri-menteri jajaran partai politik di luar KIH itu dapat ditarik masuk kabinet untuk membangun pemerintahan,” kata Ahmad Basarah seusai bertemu Presiden Jokowi dalam rangka audiensi dengan pimpinan MPR di Istana Kepresidenan, Jumat (3/7/2015).
Masukan itu sudah disampaikan kepada Presiden Jokowi. Namun keputusan tetap berada di tangan Presiden sebagai pemegang hak prerogatif. “Ya itu pokoknya masukan sudah kita serahkan kepada Presiden, menu sudah kita sajikan selanjutnya kita serahkan kepada presiden untuk memutuskan,” imbuhnya.
Desakan reshuffle dari partai pendukung Presiden Jokowi semakin santer ketika PDIP meminta tambahan jatah lima kursi menteri. Selama ini, kata Ahmad Basarah, menteri yang mengaku dari profesional ternyata tidak bisa bekerja membantu presiden baik politik di parlemen maupun kerja secara profesional.
Oleh karena itu Basarah mencatat agar reshuffle harus dilakukan Presiden Jokowi dengan mempertimbangkan mendapatkan dua hal. Pertama menteri yang kompeten, punya integritas dan betul-betul profesional menjalankan tugasnya. Kedua, menteri juga harus bisa menambah dukungan politik bagi Presiden di parlemen.