SOLOPOS.COM - Petugas BPJS melayani tenaga kerja. (JIBI/Bisnis/Dok)
BPJS Ketenagakerjaan membuat kontroversi dengan aturan baru JHT.
Solopos.com, JAKARTA — Pekerja hanya dapat menarik dana jaminan hari tua (JHT) sebesar 10% dari total yang telah disetorkannya selama 10 tahun. Meskipun kontroversial, alasan keputusan ini adalah agar pekerja tetap mendapatkan manfaat dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di usia pensiunnya.
Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri, mengatakan pekerja baru dapat mengambil dana jaminan hari tuanya setelah menyetorkan iuran selama 10 tahun. Itu pun hanya boleh mengambil 10% dari total dana jaminan yang dimilikinya atau 30% dari total dana untuk kepemilikan properti.
“Nanti dana jaminan hari tua beserta seluruh manfaatnya baru dapat dinikmati setelah pekerja memasuki usia pensiun, atau 56 tahun,” katanya di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (2/7/2015).
Hanif Dhakiri menuturkan dirinya akan berkonsultasi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membicarakan apakah perlu memberikan masa transisi. Pasalnya, sebelumnya pekerja dapat mengambil dana jaminan hari tuanya setelah memasuki lima tahun masa iuran.
Menurutnya, pengaturan jaminan hari tua melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan kali ini jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Dalam skema yang baru dilaunching Presiden Jokowi tersebut, pekerja dinyatakan terlindungi dari seluruh potensi kecelakaan kerja.
“Pemerintah harus memastikan pekerja terlindungi dari seluruh aspek, seperti kecelakaan kerja, pensiun, dan kematian,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Hanif Dhakiri juga memastikan dana jaminan hari tua milik pekerja yang menyetor iuran kurang dari 10 tahun tidak akan hangus. Dana tersebut nantinya akan diberikan bersama total seluruh manfaat saat pekerja memasuki usia pensiun.