SOLOPOS.COM - Jusuf Kalla (JIBI/dok)
Moratorium PNS menjadi perhatian khalayak. JK minta pemda yang PAD-nya rendah tak merekrut pegawai.
Solopos.com, JAKARTA – Pemerintah daerah (pemda) diminta tidak lagi menambah pegawai jika memang tidak diperlukan.
“Banyak daerah defisit karena PAD [pendapatan asli daerah] rendah, maka daerah mulai dari sekarang harus mengurangi rencana tidak penting. Untuk jangka panjangnya, daerah jangan menambah pegawai,” kata Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam acara Rapat Kerja Nasional Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015 di Jakarta, Kamis (2/7/2015).
Wapres mencontohkan masalah utang yang membelit Yunani saat ini disebabkan oleh pengeluaran rutin untuk tunjangan kesejahteraan yang tidak sebanding dengan pemasukan negara tersebut.
“Salah satu masalah di Yunani adalah terlalu banyak pegawai, terlalu mahal membayar tunjangan, pensiun dan dana dana sosial. Itu memang penting, tetapi jangan berlebihan sehingga malah menjadi beban pemerintah,” jelas dia.
Di hadapan para sekretaris daerah dan perwakilan badan anggaran DPRD, Wapres meminta pemda benar-benar mengevaluasi anggaran prioritas daerah.
“Daerah harus mengevaluasi mana prioritas, mana yang tidak. Kalau ada persoalan di APBN, pasti yang dikurangi itu jatah kementerian/lembaga, bukan dana transfer daerah yang sebagian besar untuk bayar gaji,” jelas JK.
Sementara, berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), penyerapan anggaran daerah dalam semester pertama tercatat mencapai 25,92 persen.
Mendagri Tjahjo Kumolo berharap pada semester kedua dapat mencapai lebih dari 50 persen.
“Kami melaporkan dari data yang kami serap dan kami himpun, per tanggal 30 Juni penyelenggaraan anggaran pembangunan daerah mencapai 25,92 persen. Kami berharap semester kedua target Kemendagri di atas 50 persen,” kata Tjahjo.